Sekwan DPRD Sulsel Klarifikasi Anggaran Miliaran Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Dewan DPRD Sulsel, Muh Jabir, angkat bicara terkait anggaran belanja rumah tangga pimpinan dewan senilai Rp9,7 miliar dalam APBD 2026. 

Ia menegaskan, belanja rumah tangga pimpinan DPRD Sulsel bukan merupakan konsumsi pribadi.

Namun melainkan bagian dari belanja operasional kedinasan yang melekat pada jabatan pimpinan dewan.

Jabir menyampaikan, pengaturan belanja rumah tangga pimpinan DPRD berpedoman pada PP Nomor 18 Tahun 2017. 

Regulasi tersebut mengatur hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD yang kemudian diperbarui melalui PP Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam aturan tersebut, pimpinan DPRD yang menempati rumah jabatan dapat diberikan belanja rumah tangga sesuai kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, belanja tersebut merupakan bagian dari dukungan operasional kedinasan.

Termasuk untuk menunjang aktivitas penerimaan tamu pemerintah, masyarakat, maupun stakeholder lainnya yang datang berkunjung dalam kapasitas jabatan.

“Belanja rumah tangga ini bukan konsumsi pribadi, tetapi untuk mendukung aktivitas kedinasan, seperti menerima tamu pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya yang dalam kondisi tertentu jumlahnya cukup banyak,” jelas Jabir merespons anggaran miliaran tersebut, Kamis (16/4/2026).

Ia juga menyebutkan, dalam komponen anggaran tersebut terdapat belanja non-natura yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari pimpinan dewan sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, Jabir menjelaskan seluruh rincian belanja rumah tangga dalam dokumen DPA dan sistem SIRUP merupakan perkiraan perencanaan kebutuhan satu tahun. 

Penyusunan anggaran tersebut didasarkan pada Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku.

Namun, ia menegaskan tidak semua item dalam perencanaan tersebut akan direalisasikan secara penuh. 

Penggunaan anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan riil setiap bulan.

“Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata. Jadi tidak seluruhnya direalisasikan, sehingga dalam setiap tahun terdapat SILPA dari anggaran yang tidak terpakai,” katanya.