Tak Jadi Direhab, Gedung Utama DPRD Sulsel Bakal Dirubuhkan

TRIBUN TIMUR, MAKASSAR - Rencana rehabilitasi gedung utama DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, akhirnya dibatalkan. 

Hasil kajian terbaru menyimpulkan bangunan induk DPRD Sulawesi Selatan harus dirubuhkan dan dibangun ulang secara menyeluruh.

Bangunan sejak 1978 itu dipastikan diratakan usai kebakaran dalam aksi unjuk rasa besar-besaran 29 Agustus 2025.

Kerusakan yang ditimbulkan dinilai terlalu berat untuk direhabilitasi.

Keputusan ini diambil setelah evaluasi teknis ulang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Kementerian PUPR).

Pembangunan kembali akan mengusung standar keselamatan modern.

Mulai dari jalur evakuasi, sistem drainase, hingga ketahanan terhadap gempa bumi akan diperkuat

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, membenarkan perubahan skema tersebut. 

Ia menjelaskan, rencana rehabilitasi berat gedung paripurna itu dibatalkan karena bangunannya tidak lagi layak digunakan.

“Iya, hasil kajian terbaru mengarah ke rekonstruksi. Artinya, gedung utama harus dirubuhkan,” singkat Rahman Pina, Jumat (10/4/2026).

Hal senada disampaikan Sekretaris DPRD Sulsel, Muh Jabir. 

Ia menjelaskan, pada perhitungan awal pemerintah pusat hanya mengkategorikan gedung paripurna sebagai rehabilitasi berat. 

Namun setelah penelitian ulang, struktur bangunan dinilai berisiko jika hanya diperbaiki.

“Awalnya gedung paripurna hanya rehab berat. Tapi setelah diteliti kembali, ternyata harus direkonstruksi. Berarti harus dirubuhkan dulu,” jelasnya.

Meski demikian, pembongkaran gedung tidak bisa serta-merta dilakukan.