Anak Mantu Danny Pomanto Dukung Pembangunan PSEL di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Anggota DPRD Makassar, Udin Shaputra Malik, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Pengelolaan Sampah berbasis Energi Listrik (PSEL).

Politisi Daerah Pilihan (Dapil) Biringkanaya Tamalanrea itu, setuju dimanapun pembangunan PSEL dipusatkan.

Sebelumnya, PSEL direncanakan akan dibangun di Kecamatan Tamalanrea, namun kini kembali di arahkan ke TPA Tamangapa Kecamatan Manggala

Udin Malik mengatakan, perubahan skema dari sebelumnya yang hanya mengakomodasi sampah Kota Makassar perlu dikaji ulang secara menyeluruh, termasuk penentuan lokasi yang hingga kini mengarah ke kawasan Antang.

"Nah, sekarang ini kan ada kerja sama bersama Maros dan Gowa. Jadi, dengan penempatannya di mana, ini kan sebenarnya pun juga kan sejauh ini memang mengarah ke Antang,” kata anak mantu Danny Pomanto, wali kota Makassar periode 2014-2019 & 2020-2024 ini kepada Tribun Timur, Senin (6/4/2026).

Ia mengaku, studi kelayakan atau feasibility study, termasuk analisis dampak lalu lintas (Amdal Lalin), wajib dilakukan sebelum proyek dijalankan.

"Karena bayangkan kalau ada tambahan armada dari kabupaten lain, dan kalau masih dengan kondisi jalan seperti sekarang, itu pasti akan menambah volume kendaraan di situ dan pasti akan memperparah kemacetan di situ,” ujarnya.

Baca juga: 84 Persen Warga Makassar Dukung Proyek PSEL di TPA Tamangapa

Udin menyebut, pihaknya tidak mempermasalahkan lokasi pembangunan selama memenuhi kriteria teknis yang telah ditentukan, termasuk kedekatan dengan sumber air.

"Karena kan PSL itu juga ada kriterianya dia, termasuk salah satunya adalah dekat dengan sumber air,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menanggapi adanya penolakan warga di daerah pemilihan (dapil), yang menurutnya harus dijawab dengan penjelasan teknologi yang transparan dari pihak penyedia.

Kekhawatiran masyarakat, lanjut Udin, terutama terkait potensi polusi udara dan bau dari proses pengolahan sampah.

"Terkait kemarin itu ada riak di Dapil terkait penolakan warga, memang kami sempat ketemu dengan warga dan saya bilang semua harus dikembalikan lagi kepada teknologinya. Jadi semua kekhawatiran-kekhawatiran warga itu harus terjawab dengan vendornya, gitu loh,” kata dia.

Meski demikian, ia mengakui informasi terkait teknologi yang akan digunakan masih terbatas, sehingga dirinya belum mengetahui secara pasti soal PSEL.

“Nah, ini kan kita masih kurang sekali informasi tentang teknologi bagaimana mau dipakai, jadi kita juga belum tahu stance-nya di mana kita, kita duduk, pokoknya pendirian kita bagaimana toh karena memang masih kurang sekali informasi tentang teknologinya,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa aspek lokasi bukan menjadi persoalan utama, melainkan kesiapan infrastruktur dan teknologi dalam mengantisipasi dampak.

"Yang jelas itu, harus cari titik lokasi yang strategis yang mampu mengakomodir bangkitan lalu lintas karena ada kerja sama lintas kabupaten/kota," ujarnya.

"Kedua adalah harus dipikir teknologinya untuk mengantisipasi dampak lingkungan dan dampak polusi-polusi yang bisa disebabkan. Seperti itu,” tambahnya.

Udin pun menyatakan dukungan terhadap proyek tersebut sebagai upaya menjawab persoalan sampah di kawasan perkotaan.

“Sangat, sangat. Kita sangat mendukung. Karena itu memang jadi PR semua kota metropolitan, dan itu semakin lama juga akan semakin jadi PR kalau tidak diselesaikan sekarang,” jelasnya.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan program PSEL tetap menjadi prioritas pemerintah kota dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks.

“Proses PSEL ini harus kita tangkap karena ini merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk mengurangi persoalan sampah,” ujarnya.

Munafri menyebut, pemerintah pusat saat ini sangat serius mendorong pengembangan PSEL di berbagai daerah di Indonesia.

Ia menilai penanganan sampah harus dilakukan secara masif dan terintegrasi.

Terkait pemindahan lokasi dari Tamalanrea ke TPA Tamangapa Antang, Munafri menilai aspek efisiensi menjadi pertimbangan utama.

Menurutnya, pembangunan fasilitas PSEL sebaiknya terintegrasi langsung dengan lokasi tempat pembuangan akhir.

“Saya berpendapat mending sekaligus semuanya ada di TPA,” katanya.

Ia menjelaskan, kedekatan antara sumber sampah dan fasilitas pengolahan akan mengurangi beban biaya operasional.

“Proses transportasi pengangkutan sampah dari TPA ke pabrik itu jaraknya dekat,” katanya.

Dengan jarak yang lebih pendek, biaya transportasi dinilai dapat ditekan secara signifikan.

Sebaliknya, jika lokasi PSEL berada jauh dari TPA, maka akan menambah beban keuangan pemerintah daerah.

“Kalau dibawa lagi jauh, kan itu akan menjadi beban pemerintah daerah,” ujarnya.(*)