Pajak Hotel Makassar Turun, DPRD Singgung Ada Hotel yang Datanya Tak Masuk Akal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi B DPRD Kota Makassar menyoroti penurunan tren pembayaran pajak hotel dalam beberapa tahun terakhir. 

Padahal, berbagai agenda besar dan kegiatan pemerintah masih sering digelar di sejumlah hotel di kota ini.

Ketua Komisi B DPRD Makassar Ismail mengatakan, pihaknya memanggil sebanyak 26 hotel dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menelusuri penyebab turunnya setoran pajak tersebut.

“Kami panggil 26 hotel hari ini bersama Bapenda untuk memastikan kenapa ada penurunan tren pembayaran pajak hotel dalam satu tahun terakhir,” kata Ismail usai RDP di gedung sementara DPRD Makassar, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya karena Pemerintah Kota Makassar selama ini juga aktif menggelar berbagai kegiatan promosi serta event yang turut mendorong tingkat kunjungan ke kota ini.

Ia bahkan mengaku pemerintah kota kerap menggunakan hotel tertentu untuk berbagai agenda resmi, mulai dari rapat hingga kegiatan berskala besar.

“Pemerintah kota selalu menganggarkan kegiatan promosi di luar untuk mendukung hotel-hotel di Makassar.," ungkapnya.

Legislator Golkar itu menegaskan sektor perhotelan merupakan salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga penurunan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh.

Meski demikian, ia mengapresiasi sikap kooperatif para manajemen hotel yang hadir dalam pertemuan tersebut. 

Ke depan, kata Ismail, Bapenda akan melakukan verifikasi lapangan melalui uji petik guna memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Alhamdulillah mereka kooperatif semua. Tinggal Bapenda turun melakukan uji petik untuk memastikan kondisi sebenarnya,” ujarnya.

Namun, Ismail mengakui beberapa alasan yang disampaikan pihak hotel terkait penurunan pajak dinilai masih kurang logis. 

Pasalnya, berbagai agenda besar yang digelar di Makassar sering kali dilaksanakan di hotel-hotel tertentu.

"Kalau menurut kita selama ini ada beberapa hotel yang tidak logis. Karena sepengetahuan kami, acara-acara agenda besar itu di hotel tertentu," jelasnya

"Seperti yang kita saksikan bersama, jawaban Pak Sekban tadi bahwa ada segelintir hotel memang pemerintah kota selalu pakai hotel itu di dalam acara agenda-agenda acara pemerintah kota, baik yang umum, baik dari pemerintah kota, baik dari yang lain," tambahnya.