Tarif Cleaning Kontainer Naik 300 Persen, DPRD Sulsel Ultimatum Ketua INSA Makassar

Ia menyebut kenaikan tarif mencapai 240 hingga 300 persen.

Kenaikan tersebut dinilai tidak rasional dan ditetapkan secara sepihak.

Sebagai contoh, tarif cleaning dan maintenance untuk kontainer 20 kaki yang sebelumnya sebesar Rp50.000 naik menjadi Rp200.000. 

Sementara tarif untuk kontainer 40 kaki melonjak dari Rp100.000 menjadi Rp360.000.

Ia menjelaskan, sebelum membawa persoalan ini ke DPRD Sulsel, ALFI Sulselbar telah menempuh sejumlah langkah komunikasi dengan berbagai pihak terkait.

“Saya perlu sampaikan, kami sudah melakukan langkah-langkah. Pertama kami sudah berkoordinasi dengan pihak INSA Makassar, kemudian kami tindak lanjuti dengan menyurat ke seluruh pelayaran domestik kontainer yang ada di Makassar,” ujarnya.

Namun, upaya tersebut belum mendapatkan respons yang memadai. 

Bahkan surat yang dikirimkan kepada sejumlah pihak, termasuk KSOP, belum memperoleh tanggapan.

“Tidak ada respons. Kami juga menyurat ke KSOP, tetapi belum ada tanggapan,” katanya.

Dalam pertemuan sebelumnya bersama KSOP, menurut Yodi, sejumlah kesimpulan sebenarnya telah dihasilkan. 

Salah satunya adalah perlunya pihak pelayaran melakukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih baik kepada para pengguna jasa terkait rencana kenaikan tarif tersebut.

Selain itu, ia menegaskan jika kenaikan tarif memang akan diberlakukan, maka harus sebanding dengan layanan yang diterima pengguna jasa.

ALFI Sulselbar juga meminta agar kebijakan kenaikan tarif tersebut dikaji kembali dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya logistik di daerah.

Menurut Yodi, keberatan ALFI terhadap kenaikan tarif cleaning dan maintenance kontainer dilandasi semangat untuk menekan biaya logistik nasional yang selama ini dinilai masih cukup tinggi.

“Terkait konsen kami terhadap biaya cleaning dan maintenance ini, semangat kami adalah bagaimana menurunkan biaya logistik nasional,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan indeks logistik, biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ini dinilai masih tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN.

Karena itu, ALFI Sulselbar menegaskan penolakannya terhadap kenaikan tarif tersebut.

“Sehingga kami menolak adanya kenaikan ini,” tegasnya.(*)