THR ASN Makassar Masih Tertahan, BPKAD: Juknis Belum Ada

Ringkasan Berita:

• Kepala BPKAD Makassar M Dakhlan menyampaikan, sampai saat ini pihaknya belum menerima juknis resmi THR dari Kementerian Keuangan
• Juknis tersebut mengatur tentang mekansime pembayaran THR dan Gaji ke-13 ASN

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur di lingkup Pemerintah Kota Makassar hingga kini masih tertahan.

Hal itu disebabkan belum turunnya petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan pencairan anggaran.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, M Dakhlan menyampaikan, sampai saat ini pihaknya belum menerima juknis resmi dari Kementerian Keuangan. 

Juknis tersebut mengatur tentang mekansime pembayaran THR dan Gaji ke 13.

"Belum ada juknis,” ucap M Dakhlan, Rabu (4/3/2026). 

Ia menjelaskan, tanpa juknis tersebut, pemerintah daerah belum dapat memproses pencairan THR.

Karena pembayaran harus mengacu pada regulasi dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Belum bisa dibayar. Karena memang belum ada juknisnya,” tegasnya.

Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), pembayaran THR dipastikan akan dilakukan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, kemungkinan besar juga akan menerima THR. 

“Kalau PNS sudah pasti. Yang PPPK penuh waktu juga kemungkinan besar ada. Nah, yang paruh waktu ini yang masih tanda tanya. Kita tunggu dulu juknisnya,” jelasnya.

Adapun untuk PPPK paruh waktu, hingga kini belum ada kepastian apakah akan masuk dalam skema penerima THR atau tidak.

Pemerintah kota memilih berhati-hati agar tidak terjadi kekeliruan administrasi maupun pelanggaran aturan.

Pemkot Makassar menegaskan akan segera menindaklanjuti dan memproses pembayaran setelah juknis dari pemerintah pusat diterima. 

Pemerintah Kota Makassar menyiapkan anggaran sekitar Rp73 miliar untuk pembayaran THR. 

Nilai tersebut mengalami kenaikan dari alokasi tahun sebelumnya. 

Tahun 2025, Pemkot Makassar menyiapkan anggaran Rp60 miliar untuk pembayaran THR ASN. 

Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh penambahan jumlah pegawai.

Soal komponen THR, Dakhlan menyebut secara umum tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. 

Adapun komponen THR terdiri dari gaji pokok, ditambah tunjangan yang melekat, hingga tunjangan kinerja sebesar 100 persen. 

Untuk mekanisme pencairan, Dakhlan menuturkan prosesnya tetap melalui pengajuan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan SDM Daerah Kamelia Thamrin Tantu menyampaikan, pemkot Makassar memiliki ASN sebanyak 22.232 orang.

Terdiri dari PNS 9.314 orang, PPPK 6.311 orang, PPPK Paruh Waktu 6.607 orang.

Hanya saja terkait pemberian THR dan mekanismenya, Kamelia menyebut sepenuhnya merupakan kebijakan pemerintah pusat. 

Pemkot Makassar siap menjalankan perintah melalui bendahara daerah atau BPKAD.(*)