LBH Makassar Desak Polda Sulsel Usut Dugaan Penembakan Oknum Polisi ke Bertrand

Karena itu, tindakan ini tidak hanya melanggar prosedur, tetapi merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana dan etik.

“Kami mendesak agar pelaku segera dinonaktifkan dan diproses melalui mekanisme pidana serta etik, serta memastikan adanya penjatuhan hukuman yang tegas agar peristiwa serupa tidak terus berulang,” tambah Ansar. 

LBH Makassar membuka akses bagi keluarga korban untuk mendapatkan pendampingan dari LBH Makassar, guna memastikan proses penegakan hukum tidak berhenti pada persoalan etik semata, tetapi juga diproses secara pidana. Pendampingan ini juga penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban atas keadilan dan pemulihan.

“Temuan yang kami kumpulkan menunjukkan bahwa adanya tumpukan kasus serupa, yakni Polisi sebagai pelaku tindak pidana tidak pernah ada satupun yang diseret di meja pengadilan. Sebagaimana informasi yang kami dapatkan, terduga pelaku merupakan seorang polisi berpangkat IPTU, maka tentu saja ini menjadi tantangan dan melihat seberapa serius Polri tunduk pada KUHP dan KUHAP. Kemudian LBH Makassar tentu akan mendukung penegakan hukum bagi orang atau kelompok orang yang diduga melakukan tindak pidana tetapi dalam tindakan proporsional,” pungkas Salman Azis, Kepala Divisi Riset, Dokumentasi dan Kampanye LBH Makassar. 

Hingga berita ini diterbitkan, Tribun Timur masih mencoba mengonfirmasi kepada Polda Sulsel mengenai dugaan penembakan oleh oknum anggota polisi tersebut.