Lontara+ Makin Luas, Pemkot Makassar Siapkan Integrasi SPMB dan Layanan Publik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Pemerintah Kota Makassar terus memaksimalkan pemanfaatan aplikasi Lontara+.

Ke depan, Lontara+ tidak hanya berfungsi sebagai kanal aduan, tetapi juga menjadi pusat integrasi layanan strategis lintas perangkat daerah. 

Termasuk pendidikan, kependudukan, hingga perizinan.

Staf Ahli Pemkot Makassar Andi Gita Namira menyampaikan, pengembangan Lontara+ selanjutnya akan difokuskan pada integrasi layanan dari lima SKPD. 

Dinas Pendidikan menjadi prioritas utama pengembangan tahun ini, khususnya untuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). 

Tahun lalu, pelaksanaan SPMB masih menyisakan sejumlah catatan, mulai dari gangguan sistem hingga kendala teknis lainnya.

"Tahun ini, Pemkot Makassar menyiapkan sistem SPMB secara lebih matang dengan strategi bisnis dan teknis yang diperbarui," kata Andi Gita, Kamis (26/2/2026). 

Server akan dipisah berdasarkan jenjang PAUD, SD, dan SMP, guna mengurangi beban sistem dan meminimalkan potensi server down.

SPMB nantinya akan diakses melalui website terintegrasi Lontara+, mengingat skema pendaftaran yang panjang dan bertahap. 

Sementara itu, aplikasi Lontara+ akan menampilkan informasi pendukung, seperti live ranking pendaftar dan data bangku kosong di sekolah.

Tak hanya itu, Lontara+ juga menyediakan tombol aduan khusus SPMB. 

Jika masyarakat mengalami kendala selama proses pendaftaran, laporan dapat langsung masuk dan ditangani secara real time.

Pihaknya juga menyiapkan dashboard monitoring dan evaluasi khusus untuk wali kota.

Sehingga proses SPMB dapat diawasi secara langsung, termasuk mendeteksi potensi kecurangan di sekolah.

Selain Disdik, Pemkot Makassar juga akan mengintegrasikan layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ke dalam Lontara+.

Fokusnya adalah pembenahan sistem antrean layanan, khususnya pembuatan KTP dan dokumen kependudukan lainnya.

Menariknya, layanan Dukcapil juga direncanakan terintegrasi dengan Grab. 

"Skema ini memungkinkan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor, karena pengiriman berkas dapat difasilitasi melalui layanan kurir," katanya. 

Setelah Disdik dan Dukcapil, pengembangan Lontara+ akan dilanjutkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). 

Namun, integrasi Bapenda dilakukan secara bertahap mengingat kompleksitas sistem dan tingginya aspek keamanan data yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

Selanjutnya, layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Dinas Sosial (Dinsos) juga akan diintegrasikan dalam satu ekosistem Lontara+.

Pemkot Makassar juga tengah melakukan konsolidasi website OPD agar terhubung dengan Lontara+.

Pendekatan yang dilakukan bukan dengan membangun sistem baru

Melainkan memperbaiki dan menyatukan sistem yang sudah ada, sehingga pengembangan lebih efisien dan terintegrasi.

Hingga saat ini, Lontara+ telah diunduh sekitar 50 ribu pengguna. 

Aplikasi ini juga mencatatkan peningkatan signifikan dari sisi penilaian pengguna, dengan rating 4,2 di Android dan 4,7 di iPhone. 

"Capaian ini jauh lebih baik dibanding aplikasi layanan sebelumnya yang hanya berada di kisaran rating 2," beber Gita. 

Untuk memperluas jangkauan pemanfaatannya, Pemkot Makassar akan menggencarkan sosialisasi Lontara+ dengan melibatkan kelurahan serta RT/RW. 

Sosialisasi ini mencakup edukasi kegunaan aplikasi, sekaligus pemahaman teknis penggunaan, baik melalui perangkat Android maupun iPhone.

Diketahui, Paremeter Publik Indonesia (PPI) merilis hasil survei persepsi kepuasan publik terhadap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. 

Khusus program Makassar Super Apps Lontara+, sebanyak 30,1 persen responden menyatakan telah mengunduh dan menggunakan Lontara+.

Direktur PPI Ras MD menjabarkan, angka tersebut cukup positif mengingat Lontara+ tergolong baru dan masih berada dalam fase penguatan sosialisasi kepada publik.

Sebanyak 77,5 persen responden menyebutkan, alasan utama mereka membuka Lontara Plus untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait persoalan lingkungan sekitar.

Mulai dari masalah drainase, lampu jalan, kebersihan, hingga berbagai layanan publik lainnya.

Lanjut Ras, Lontara+ dinilai menjawab kebutuhan warga akan ruang penyampaian aspirasi yang cepat, praktis, dan terdokumentasi dengan baik.

Lebih dari 70 persen responden menyatakan bahwa respon terhadap aduan yang masuk melalui Lontara Plus tergolong cepat.

Dari sisi kemudahan penggunaan, Lontara+ memperoleh penilaian yang sangat tinggi. 

Sebanyak 90 persen responden menyatakan aplikasi ini mudah digunakan. 

Kemudahan tersebut mencakup tampilan antarmuka yang sederhana, alur pelaporan yang jelas, serta minimnya hambatan teknis saat mengakses layanan. 

Lebih lanjut, survei mengungkap bahwa 92,5 persen pengguna menilai Lontara+ mempermudah akses layanan pemerintahan. 

Responden menilai, sebelum adanya Lontara, akses terhadap layanan pengaduan cenderung terbatas dan bergantung pada kedekatan personal atau kecepatan respon aparat setempat

"Dengan hadirnya aplikasi ini, akses tersebut menjadi lebih terbuka, transparan, dan setara bagi seluruh warga," jelas Ras lagi

Dampak positif lainnya terlihat pada persepsi publik terhadap transparansi pemerintahan. 

Sebanyak 87,5 persen responden menyatakan bahwa keberadaan Lontara Plus membuat pemerintah menjadi lebih transparan dalam menangani aduan masyarakat. 

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan publik terhadap program Makassar Apps Lontara+ juga berada pada angka yang tinggi. 

Sebanyak 87,5 persen responden menyatakan puas terhadap keberadaan dan kinerja aplikasi tersebut. 

Angka ini menunjukkan bahwa Lontara tidak hanya diterima, tetapi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat pengguna. (*)