Tanpa Gusur Paksa, Pemkot Makassar Tata PKL dengan Humanis

Ringkasan Berita:

• Pemkot Makassar menata ulang PKL yang berjualan di atas drainase, trotoar, dan badan jalan
• Di Kecamatan Panakkukang, Camat Panakkukang, Syahril turun langsung menemui pedagang di Jalan Pettarani II, tembusan Racing Center
• Ia meminta pedagang yang berjualan di atas drainase agar membongkar atau mengamankan lapaknya secara mandiri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar menata keberadaan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area terlarang.

PKL tersebut membuat bangunan semi permanen di atas drainase, trotoar, dan badan jalan.

Penataan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif, dialog, dan edukasi.

Melalui jajaran kecamatan dan kelurahan, pemerintah melakukan komunikasi langsung dengan para pedagang sebelum penertiban dilakukan. 

Langkah ini bertujuan mengembalikan fungsi fasilitas umum tanpa menimbulkan konflik.

Di Kecamatan Panakkukang, Camat Panakkukang, Syahril turun langsung menemui pedagang di Jalan Pettarani II, tembusan Racing Center. 

Ia meminta pedagang yang berjualan di atas drainase agar membongkar atau mengamankan lapaknya secara mandiri.

“Kami mengedepankan pendekatan humanis dengan berdialog langsung agar pedagang memahami pentingnya menjaga fungsi drainase,” ujar Syahril, Kamis (19/2/2026).

Syahril menjelaskan, lapak di atas saluran air berpotensi menghambat aliran drainase dan memicu genangan. 

Pemerintah kecamatan, kata dia, memberikan kesempatan kepada pedagang untuk menertibkan lapaknya secara sukarela.

Sementara itu, Camat Bontoala Patahulla mengatakan, pihaknya bersama kelurahan dan Perusahaan Daerah Pasar melakukan edukasi dan memberikan peringatan kepada pedagang yang masih berjualan di bahu dan pinggir jalan.

“Kami mengingatkan pedagang agar mematuhi kesepakatan bersama dan tidak menggunakan badan jalan untuk berjualan,” ujarnya.

Selain memberikan peringatan, tim terpadu juga membersihkan area pasar dan mengangkut material lapak yang digunakan di badan jalan. 

Penataan ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan, menjaga kebersihan, dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Terkait polemik pengecatan di kawasan SMK 4 Jl Tinumbu yang sempat viral, Pemerintah Kecamatan Bontoala menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan PKL. 

Rapat tersebut membahas penataan kawasan melalui pendekatan dialog dan kesepahaman bersama.

Di Kecamatan Tallo, Camat Andi Husni menyampaikan penertiban dilakukan di Jl Sunu dan Jl Datuk Patimang. 

Pedagang diberikan teguran dan edukasi agar tidak berjualan di lokasi yang 
mengganggu fungsi jalan dan trotoar.

“Kami tidak langsung membongkar, tetapi mengedepankan sosialisasi agar pedagang menertibkan lapaknya secara sadar,” kata Andi Husni.

Adapun di Kecamatan Ujung Pandang, Camat Ujung Pandang Nanin Sudiar menyebut penertiban dilakukan secara bertahap. 

Salah satunya terhadap lapak warung ikan bakar di Jl Emmisaelan yang berdiri di atas fasilitas umum dan akan direlokasi ke Pasar Baru.

Selain itu, pembongkaran mandiri dilakukan di Jl Sungai Poso, serta pembersihan lapak di atas trotoar Jl Penghibur. 

Penataan juga menyasar lapak di Jl Gunung Merapi dan kawasan Sungai Pareman yang menggunakan area drainase.

Nanin menegaskan, pemerintah tidak melarang warga berdagang, namun mengarahkan agar aktivitas usaha dilakukan di lokasi yang sesuai peruntukan.

“Relokasi menjadi solusi agar pedagang tetap bisa berusaha tanpa melanggar aturan dan fungsi fasilitas umum tetap terjaga,” tutupnya. (*)