Miras Beredar di Sangkarrang, Kecamatan Minta BKO Satpol PP Jelang Ramadan

Ringkasan Berita:

• Miras banyak beredar di Kepulauan Sangkarrang meski masuk ramadan
• Peredaran dan konsumsi miras memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, terlebih saat Ramadan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang menyoroti masih maraknya peredaran minuman keras (miras) di wilayah kepulauan.

Camat Sangkarrang Andi Asdhar menyampaikan, aktivitas tersebut dinilai rawan.

Peredaran dan konsumsi miras memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, terlebih saat Ramadan.

Asdhar bercerita, selama ini wilayah pulau kerap dianggap aman.

Padahal faktanya masih terdapat berbagai persoalan sosial, salah satunya peredaran miras dan penyalahgunaan obat-obatan. 

Akses masuk ke pulau yang terbuka membuat miras mudah beredar dari berbagai wilayah.

“Wilayah kami ini pulau terbuka. Akses masuknya mudah, bukan hanya dari Makassar, tapi bisa juga dari Pangkep atau daerah lain,” kata Andi Asdhar di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Kamis (19/2/2026). 

Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya anak buah kapal (ABK), khususnya pencari teripang, yang berbulan-bulan berada di laut. 

Saat kembali ke darat dan menerima upah, sebagian di antaranya rentan terjerumus pada konsumsi miras.

Ia menyebutkan, pada tahun lalu pihak kecamatan bersama unsur terkait telah melakukan razia di sejumlah titik yang disinyalir menjual miras. 

Dalam razia tersebut, aparat menemukan dan langsung memusnahkan sejumlah barang bukti di tempat.

Namun demikian, penindakan tersebut dinilai belum maksimal karena keterbatasan kewenangan. 

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait miras seharusnya melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“Kalau bicara miras, itu kan ranah Perda. Harusnya ada Satpol PP dan PPNS. Sementara kami di kecamatan kepulauan tidak dilengkapi unsur itu,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kondisi pengamanan wilayah yang terbatas meski terdapat unsur Tripika.

Dengan wilayah delapan pulau dan hanya tiga kelurahan, pengawasan dinilai belum optimal.

“Dalam satu kelurahan hanya ada satu Bhabinkamtibmas dan satu Babinsa. Sulit mengcover delapan pulau yang jaraknya berjauhan,” katanya.

Menjelang Ramadan, pihak kecamatan menilai situasi ini harus segera mendapat perhatian serius. 

Pemerintah daerah diminta memastikan wilayah kepulauan tetap aman dan kondusif agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk.

“Kami miris kalau ini terus dibiarkan. Di bulan Ramadan, pemerintah wajib memastikan kondisi wilayah aman dan terkendali,” tegasnya.

Selain itu, kecamatan juga terus mendorong peran RT/RW, tokoh masyarakat, LPM, serta Linmas untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga. 

Saat ini terdapat sekitar 25 personel Linmas yang tersebar di tiga kelurahan.

Meski demikian, Asdhar menegaskan kebutuhan akan Bantuan Kendali Operasi (BKO) Satpol PP tetap mendesak, mengingat kecamatan kepulauan bertipe C dan belum memiliki personel Satpol PP yang menetap.

“Kami sangat butuh BKO Satpol PP. Tadi juga sudah kami sampaikan ke Pak Asisten agar hal ini bisa dipertimbangkan, demi terciptanya kondisi yang lebih aman dan kondusif di wilayah kepulauan,” pungkasnya. (*)