11 Juta PBI BPJS Dinonaktifkan Picu Polemik, Pengamat Soroti Buruknya Sinkronisasi Data

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau  PBI BPJS Kesehatan secara tiba-tiba menuai polemik.

Penonaktifan seiring dengan proses pemutakhiran data status ekonomi masyarakat oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Peserta yang tak masuk kriteria penerima bantuan digantikan oleh masyarakat lain yang dinilai lebih berhak sesuai ketentuan.

Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Lukman Irwan menilai polemik data ini sudah menjadi persoalan klasik di pemerintahan, mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga kementerian.

Pasalnya, sinkronisasi data tak berjalan dengan baik. Masing kementerian yang menjadi pengampu program sektoral mempunyai basis data berbeda-beda.

Kemensos punya indikator menentukan masyarakat miskin, pra sejahtera  dan sejahtera.

Begitu pun dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan kementerian lainnya punya indikator sendiri.

“Akhirnya, kelompok sasaran dan klasternya juga beda-beda. Sebab punya masing-masing standar tolak ukur tak sama,” katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Kamis (12/2/2026).

Makanya, kata Andi Lukman, untuk penyediaan layanan kelompok masyarakat miskin, perlu menyatukan atau menyamakan tolak ukur.

Standar masyarakat miskin itu punya tolak ukur sama di setiap pengampu program sektoral di kementerian.

Selanjutnya, sangat penting data kemiskinan terintegrasi dalam satu data.

Ia menyampaikan, pemerintah punya program satu data Indonesia. 

Cuma, program ini tak jalan di masing-masing kementerian, karena ego sektoral.

Untuk perbaiki itu, harus ada political will dari Presiden hingga kepala daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan begitu, program satu data berjalan baik.

 “Masing-masing pengampu program itu menyediakan anggaran, untuk kelompok sasaran. Kelompok sasaran kemudian sudah terverifikasi melalui program satu data,” terang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas ini.