23 Januari, Luwu Raya Tagih Janji Negara, Desak Pemekaran dan Keluar dari Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Hari Jadi Luwu (HJL) ke-758 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80 yang jatuh pada Jumat, 23 Januari 2026, tak sekadar menjadi penanda usia dan sejarah.

Momentum ini menjelma panggung perlawanan baru. 

Jalan-jalan utama di Luwu Raya diproyeksikan lumpuh total.

Gelombang demonstrasi besar-besaran diperkirakan akan melanda Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, hingga Luwu Timur.

Tuntutannya satu percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah.

Isyarat itu telah dikirim lebih awal dari tugu batas Kota Belopa, Kabupaten Luwu.

Rabu siang, 21 Januari 2026, Jalan Poros Makassar–Palopo diblokade. Batang kayu melintang, mobil komando berhenti di tengah jalan.

Spanduk sepanjang sekitar 15 meter bertuliskan “Selamat Datang di Kabupaten Luwu, Provinsi Luwu Raya” terbentang mencolok.

Asap hitam mengepul dari ban bekas yang dibakar tanda perlawanan tak lagi disuarakan dengan bisik-bisik.

“Perjuangan kita tidak akan berhenti di sini. Kita pastikan tanggal 23, Luwu Raya lockdown,” teriak salah satu orator di hadapan massa dan Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali.

Tuntutan mereka merujuk jauh ke belakang: janji Presiden Soekarno kepada Datu Luwu Andi Djemma pascakemerdekaan, tentang berdirinya Provinsi Luwu Raya.

Bakal Lumpuh Total

Kepolisian membenarkan potensi aksi masif tersebut.

Kasat Lantas Polres Luwu, AKP Syarifuddin, menyebut informasi demonstrasi serentak telah masuk.

“Aksi besar-besaran diperkirakan terjadi di seluruh wilayah Luwu Raya pada 23 Januari, dari Kabupaten Luwu hingga Luwu Timur,” ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat menunda perjalanan yang tidak mendesak, khususnya yang melintasi wilayah Luwu Raya.

“Kalau tidak ada keperluan penting, sebaiknya aktivitas ditunda demi keamanan dan ketertiban,” katanya.

Khusus di Kabupaten Luwu, titik aksi diproyeksikan berlangsung di perbatasan Luwu–Wajo, Kecamatan Larompong Selatan.

Lokasi ini berjarak sekitar 36 kilometer dari Kantor Bupati Luwu di Belopa dan ditempuh sekitar 45 menit perjalanan.

Tak ada jalur alternatif. Jika poros Makassar–Palopo ditutup, arus lalu lintas praktis terhenti.

Aksi di batas Kota Belopa berlangsung hampir tiga jam.

Organisasi masyarakat seperti Silu Raya, Karang Taruna, pemuda, dan mahasiswa bergabung. 

Bus antarprovinsi dan truk besar terparkir di badan jalan. Antrean kendaraan mengular hingga lima kilometer.

Di tengah massa, hadir Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali bersama sejumlah anggota dewan lintas fraksi.

Ia datang mengenakan kemeja putih, turun langsung ke jalan, menyatu dengan barisan demonstran.

Turut mendampingi, perwakilan Fraksi NasDem Basaruddin dan Irvan, Fraksi PPP Akbar Sunali dan Arfan Basmin, Fraksi Demokrat Summang dan Sudirman Bala, Fraksi PKB Sukardi, serta Fraksi PDI Perjuangan Yan Samma.

Banyak di antara mereka mengenakan ikat kepala putih bertuliskan Luwu Tengah.

Ahmad Gazali menyebut perjuangan ini bukan sekadar agenda politik, melainkan titah adat.

“Pembentukan Provinsi Luwu Raya adalah titah Datu Luwu Andi Maradang Mackulau. Dan titah itu wajib kita perjuangkan,” tegasnya.

Ia juga mengenang jejak ayahnya yang menjadi legislator sejak akhir 1970-an hingga 2009, masa ketika Kabupaten Luwu dimekarkan dan pusat pemerintahan dipindahkan dari Palopo ke Belopa.

“Dalam diri saya mengalir darah legislator. Semangat pemekaran itu akan saya jaga,” ucapnya.

Sebagai pimpinan DPRD, ia berjanji mengawal aspirasi rakyat melalui jalur diplomasi politik.

Menurutnya, komunikasi antar-DPRD dan kepala daerah telah dibangun sejak November lalu, dengan target utama terbentuknya Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah.

Prinsip Toddupuli Temmalara keberanian memperjuangkan kebenaran—menjadi pegangan.

“Kita ini cucu Sawerigading. Falsafah kita jelas berani menyampaikan kebenaran,” tandasnya.

Ketua Komisi I DPRD Luwu, Basaruddin, menambahkan bahwa lobi politik ke DPR RI tengah berjalan.

“Tugas kami meyakinkan teman-teman di Jakarta agar DOB Provinsi Luwu Raya dan Luwu Tengah segera terwujud,” katanya.

Menjelang 23 Januari, Luwu Raya tak hanya mengenang sejarah. Ia bersiap menuliskannya kembali di jalanan.(*)