BHP Makassar Teken Komitmen Bersama Pembangunan ZI dan Perjanjian Kinerja 2026

TRIBUN-TIMUR.COM – Kepala Balai Harta Peninggalan Makassar, I Gede Widhiyasa, menandatangani Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Senin (19/01/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Kementerian Hukum dalam menetapkan target kinerja dan memperkuat komitmen seluruh jajaran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Acara penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Andi Basmal selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, beserta para pejabat struktural, pejabat fungsional, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta mahasiswa magang yang sedang menjalani program di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan.

Dalam rangkaian acara ini, dilakukan prosesi penandatanganan dokumen-dokumen penting yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama satu tahun ke depan, meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta Pakta Integritas.

Penandatanganan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan janji nyata dari Balai Harta Peninggalan Makassar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek pelayanan publik.

Kegiatan ini sejalan dengan visi Kementerian Hukum yaitu terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Hukum mengemban misi mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia serta melaksanakan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Komitmen yang ditandatangani hari ini menjadi langkah konkret dalam menjalankan visi dan misi tersebut di tingkat unit pelaksana teknis

Pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2025 yang telah diraih oleh Balai Harta Peninggalan Makassar menjadi bukti nyata keseriusan institusi dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Prestasi ini tidak menjadikan BHP Makassar berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan budaya kerja yang berintegritas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dalam sambutannya mengapresiasi keseriusan Balai Harta Peninggalan Makassar dalam menjalankan program pembangunan zona integritas.

Beliau menekankan bahwa Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan dan BHP Makassar harus bersinergi dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan akuntabel.

Beliau juga menekankan bahwa Pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu strategi nasional dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui program ini, diharapkan setiap unit kerja dapat menciptakan budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

"Kami berkomitmen Balai Harta Peninggalan Makassar akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan siap menjalankan seluruh program kerja tahun 2026 dengan penuh tanggung dengan memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan visi Kementerian Hukum sebagai institusi yang modern, profesional, dan terpercaya", ucap I Gede Widhiyasa setelah usai dalam kegiatan tersebut.

Penandatanganan Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting bagi Balai Harta Peninggalan Makassar untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, sekaligus mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih serta menargetkan pencapaian yang lebih tinggi di masa mendatang.(*)