Tiga Karo Setjen Kemenkum Tinjau Sarana dan Layanan Publik BHP Makassar

Ringkasan Berita:

• Tiga Karo Setjen Kemenkumham meninjau sarana dan layanan publik BHP Makassar, didampingi Kakanwil Sulsel.
• Penilaian menunjukkan fasilitas dan kesiapan layanan semakin baik, didukung pembenahan sarana prasarana.
• Rombongan memantau seluruh area kantor untuk memastikan standar layanan terpenuhi.

TRIBUN-TIMUR.COM - Tiga Kepala Biro di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum) melakukan kunjungan kerja ke Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar, Kamis (4/12).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau sarana prasarana dan pelaksanaan layanan publik di unit pelaksana teknis tersebut.

Adapun pejabat yang hadir ialah Kepala Biro Keuangan Sri Yusfini Yusuf, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Rahmi Widhiyanti, serta Kepala Biro Barang Milik Negara (BMN) Itun Wardatul Hamro.

Mereka didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Selatan Andi Basmal bersama jajarannya, dan diterima oleh Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah III BHP Makassar, Muh. Ibnu Qayyim.

Dalam kesempatan itu, Muh. Ibnu Qayyim menyampaikan apresiasi atas perhatian pimpinan Sekretariat Jenderal serta menjelaskan upaya BHP Makassar dalam menjaga kualitas pelayanan.

Ia menyebut pembenahan sarana prasarana dan peningkatan mutu layanan terus dilakukan secara bertahap.

Para Kepala Biro menilai layanan publik BHP Makassar semakin siap, terutama dengan dukungan infrastruktur yang dinilai memadai. Mereka menyampaikan bahwa kondisi sarana prasarana yang baik merupakan faktor penting untuk memastikan layanan kepada masyarakat berjalan optimal.

Rombongan juga meninjau seluruh area kantor, termasuk ruang layanan, ruang kerja, aula, halaman, serta fasilitas parkir. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pendukung layanan memenuhi standar dan dapat digunakan secara efektif.

Kunjungan ditutup dengan sesi foto bersama pegawai BHP Makassar, menandai komitmen berkelanjutan dalam peningkatan kualitas sarana dan pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham.(*)