Dapil Tak Pernah Lepas dari Banjir, Basdir Desak RT RW Lebih Aktif

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSR - Anggota DPRD Makassar, Basdir, menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi di sejumlah titik di Kota Makassar, khususnya di kawasan Jalan Korban, Jalan Regge, hingga Juanda. 

Ia menilai, permasalahan tersebut sudah sering terjadi ketika curah hujan tinggi.

Basdir mengungkapkan, dirinya secara rutin telah menyampaikan usulan pengerukan kanal dalam setiap rapat Badan Anggaran DPRD Makassar. 

Pengerukan dinilai penting untuk mengatasi pendangkalan saluran air di wilayah tersebut. 

Namun, hingga saat ini upaya tersebut belum juga direalisasikan.

"Saya secara pribadi juga di setiap rapat Badan Anggaran sudah menyampaikan kepada dinas terkait untuk melakukan pengerukan di kanal sekitar Jalan Korban, Jalan Regge, dan Juanda,” katanya saat ditemui di Gedung DPRD Makassar, Selasa (13/1/2026).

Ia menyebutkan, dampak dari belum dilakukannya pengerukan terlihat jelas setiap kali hujan turun. 

Meski intensitas hujan tidak terlalu deras, banjir yang terjadi justru cukup parah dan merugikan warga.

“Setiap hujan, seperti tadi malam, hujan tidak terlalu deras, tetapi banjirnya luar biasa,” ungkapnya.

Anggota Komisi B itu meminta Pemerintah Kota Makassar agar segera melakukan pengerukan pada saluran air berukuran besar yang menghubungkan Jalan Korban, Jalan Regge, dan Juanda hingga ke kawasan belakang tol. 

Selain pengerukan, legislator PKB itu juga menekankan pentingnya komunikasi antara Pemerintah Kota Makassar dan pihak pengelola jalan tol. 

Ia menilai, ukuran saluran air di bawah tol terlalu kecil sehingga menghambat aliran air. 

“Saluran air di bawah tol itu kecil. Kalau warga mau membersihkan di sana, juga dilarang oleh pegawai tol. Ini yang harus dikomunikasikan oleh Pemerintah Kota,” ujarnya.

RT dan RW yang baru terpilih, kata Basdir, harus dapat aktif menjalin komunikasi secara berjenjang dengan pemerintah serta melakukan edukasi kepada masyarakat.

"Di sinilah tugas RT/RW yang baru terpilih untuk berkomunikasi ke pemerintah secara berjenjang dan mengedukasi warga agar tidak sembarang membuang sampah di got,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan warga agar tidak membangun bangunan di atas saluran drainase karena dapat memperparah genangan dan banjir.

“Ini tantangan pertama bagi RT/RW yang baru terpilih, terutama di daerah kami, yakni mengedukasi warga agar tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membangun di atas got,” tambah dia.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan berbagai program unggulan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi persoalan banjir, akses air bersih, sanitasi. 

Termasuk kontaminasi lingkungan perkotaan di gedung balai kota.

Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa persoalan banjir, air minum, dan sanitasi merupakan tantangan klasik yang hingga kini masih menjadi pekerjaan besar Pemerintah Kota Makassar. 

Persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga langsung memengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

"Ini adalah persoalan yang selama ini harus kita selesaikan bersama, terutama banjir, akses air minum, air bersih, dan sanitasi," ujar Munafri, Selasa (13/1/2026). 

"Makassar adalah kota yang terus tumbuh, tetapi memiliki keterbatasan ruang dan tantangan besar sebagai kota yang inklusif dan aman," lanjut Appi.

Ia mengungkapkan, tantangan tersebut kemudian dirumuskan dalam tujuh visi pembangunan Kota Makassar, di mana salah satu fokus utamanya adalah penanganan persoalan perkotaan seperti banjir, air minum, dan sanitasi.

Munafri menegaskan bahwa sistem penanganan banjir di Kota Makassar hingga saat ini belum sepenuhnya stabil dan tidak mungkin diselesaikan oleh Pemerintah Kota Makassar secara mandiri. 

Menurutnya, persoalan banjir memiliki keterkaitan erat dengan wilayah-wilayah penyangga di sekitar Kota Makassar.

"Kita semua mengetahui bahwa sistem penanganan banjir di Makassar belum sepenuhnya stabil. Ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan sendiri, karena berkaitan erat dengan daerah-daerah sekitar Makassar," jelasnya, menjawab sejumlah pertanyaan dari tim dari luar negeri. 

Terkait akses air minum dan air bersih, Pemerintah Kota Makassar terus memaksimalkan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik daerah agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. 

Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelayanan dasar yang adil dan berkelanjutan. Sementara itu, persoalan sanitasi dinilai menjadi isu yang sangat krusial karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. 

Penataan sanitasi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai penyakit dan menurunkan kualitas hidup warga.

"Sanitasi ini sangat penting. Jika tidak ditata secara benar dan teratur, dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama dari sisi kesehatan," tegasnya.

Untuk itu, pembangunan kolam sanitasi komunal dinilai sebagai kebutuhan mendesak, khususnya di kawasan permukiman informal. 

Menurut Munafri, sanitasi komunal menjadi salah satu solusi agar layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan dapat diakses secara merata oleh seluruh warga kota.

Langkah tersebut sejalan dengan misi pembangunan infrastruktur Kota Makassar yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan permukiman informal, guna meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Munafri Arifuddin secara khusus menyoroti Proyek RISE sebagai salah satu program yang dinilai sangat luar biasa. 

Program RISE dikembangkan melalui riset mendalam di kawasan permukiman informal di Kota Makassar dengan melibatkan masyarakat secara inklusif serta didukung penuh oleh Pemerintah Kota Makassar.

"Hasil penelitian RISE membuktikan bahwa intervensi infrastruktur hijau di kawasan permukiman informal mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat secara signifikan," ungkapnya.

Ia menilai, pendekatan yang dilakukan melalui Proyek RISE seharusnya tidak hanya diterapkan di wilayah penelitian, tetapi dapat direplikasi dan disebarluaskan ke seluruh wilayah Kota Makassar karena dampaknya yang sangat positif.

Proyek RISE tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mentransformasi komunitas dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat. 

Melalui sistem sanitasi yang terkontrol dan terintegrasi, warga menjadi lebih teredukasi tentang pola hidup bersih dan sehat, sehingga terjadi perubahan perilaku yang berkelanjutan.

"Tatanan hidup sehat ini tidak hanya dibangun, tetapi juga dijalankan dan dijaga oleh masyarakat sendiri," tuturnya. 

"Kesadaran hidup bertetangga dan gotong royong tumbuh melalui sistem sanitasi komunal berbasis klaster," lanjut mantan Bos PSM ini.