Appi Cari Sosok Beking Jukir Liar Makassar, Dirut Parkir Dapat Tugas Khusus

Ia mengungkapkan, persoalan parkir liar bukan hal baru dan bahkan sudah terjadi sejak lama. 

Menurutnya, pada masa direksi sebelumnya, persoalan ini kerap dibiarkan tanpa penanganan terbuka.

“Dulu direksi lama tidak begini, diam-diam saja. Sekarang kita terbuka dan tegas,” katanya.

ARA mengakui bahwa di lapangan masih ditemukan oknum jukir yang tidak sesuai aturan, termasuk yang tidak mengenakan rompi resmi. Ia pun mengimbau masyarakat agar lebih berani bersikap.

“Saya tekankan, kalau ada jukir yang tidak pakai rompi resmi, jangan dibayarki,” tegasnya.

Ia mengibaratkan bahwa di Makassar terdapat ‘empat’ Perumda Parkir dengan atribut berbeda, termasuk rompi berwarna cokelat.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya oknum yang menyalahgunakan atribut tersebut.

“Ada memang oknum. Tapi kalian tidak tahu kalau kami ini berkelahi terus dengan mereka di lapangan,” ungkap ARA.

Untuk memutus mata rantai parkir liar dan kebocoran retribusi, PD Parkir Makassar Raya terus mendorong digitalisasi sistem parkir, salah satunya di kawasan terowongan.

“Digitalisasi parkir sebenarnya sudah jalan. Supaya orang tidak bayar cash. Tapi masalahnya, jukir dan pengendara sama-sama tidak mau. Ini soal kebiasaan,” jelasnya.

Ia mencontohkan penerapan digitalisasi parkir di area bawah terowongan yang langsung dieksekusi setelah melalui rapat koordinasi.

“Kemarin kita rapat, langsung muncul keputusan dan dieksekusi,” katanya.

Terkait polemik parkir di kawasan mal, ARA menjelaskan bahwa konflik muncul karena karyawan tidak diperbolehkan parkir di area dalam dan dikenakan pajak progresif.

“Itu butuh kepedulian dari pihak pengusaha juga. Jangan semua dilempar ke PD Parkir,” ujarnya.

Lebih jauh, ARA mengungkap adanya praktik parkir liar yang terorganisir dan dibekingi pihak tertentu.

“Banyak pelaku yang membekingi jukir liar. Kalau ada parkir di situ, dia juga dapat. Dia ikut rasakan hasilnya,” bebernya.(*)