326 Kepsek di Sulsel Mundur, Andi Sudirman Siapkan Mekanisme Baru Pengisian Jabatan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Polemik mundurnya 326 Kepala Sekolah (Kepsek) jenjang SMA/SMK di Sulawesi Selatan (Sulsel) berlanjut ke babak berikutnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel akan segera mengisi jabatan tersebut.

"Kalau pengisiannya kita upayakan secepat mungkin, teman teman yang mundur, kalau kita lihat performanya kita evaluasi lagi," kata Gubernur Andi Sudirman Sulaiman di depan pintu Utama Rujab Gubernur Sulsel, Jl Sungai Tangka pada Rabu (17/6/2026).

Andi Sudirman akan menyusun mekanisme mengisi 326 jabatan kepsek tersebut.

Beberapa aspek bakal dipertimbangkan, termasuk kecakapan dalam melaksanakan tugas.

"Kita akan laksanakan kembali, tapi tentu ada mekanismenya. Itu jadi pertimbangan juga, tetapi tetap akan ada penambahan format termasuk kecakapan juga nanti,” kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman.

Mundurnya para kepsek ini berkaitan dengan evaluasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Temuan BPK menyeret 128 nama kepsek dalam evaluasi tahap pertama.

Tahap kedua terhadap 198 kepsek.

Fenomena 'cashback' dalam pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai menyalahi aturan.

Akibatnya ratusan kepala sekolah ini menjalani pemeriksaan internal.

Aksi mundur massal dilakukan imbas temuan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman menyebut para kepala sekolah ini tidak mengetahui skema pengelolaan anggaran yang dilakukan termasuk kategori 'cashback'

"Saya mendengar dan mencermatinya, kepsek banyak tidak tau hal itu cashback. mereka menganggap itu hal biasa dalam praktek saat ini. Seolah-olah itu given," jelas Jufri Rahman saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com pada Selasa (16/6/2026).

Ketika mendengar bahwa pengelolaan tersebut melanggar aturan, para kepala sekolah langsung mengembalikan dana.

Jufri menyebut semua dana sudah dikembalikan serentak oleh kepala sekolah berkaitan

"Mereka sudah kembalikan semua, itu ada itikad baik. Begitu disuruh, dia kembalikan. Satu hari loh," lanjutnya.

Hal ini disebutnya menjadi pembelajaran khusus bagi institusi Pendidikan.

Dirinya ingin seluruh kepala sekolah kedepan cermat dalam menggunakan anggaran dana BOS. (*)