Dinas Penataan Ruang Makassar Sukses Kumpulkan Rp23 Miliar Uang Retribusi

Selain itu, terdapat kendala pada dana insentif. 

“Di DPA tercantum Rp1,2 miliar untuk insentif, tapi yang realistis bisa kami cairkan hanya sekitar Rp340 juta. Kami tidak mau mengambil risiko administrasi,” jelas Fuad.

Kendala terbesar lainnya terdapat pada belanja modal, khususnya pengadaan jasa konsultansi senilai Rp3,4 miliar. 

Anggaran tersebut tidak direalisasikan karena mekanisme pengadaan langsung yang tercantum dinilai bertentangan dengan aturan.

“Kami sudah koordinasi dengan Korsupgah KPK, Monitoring Centre for Prevention atau MCP KPK, hingga Inspektorat. Kesimpulannya, anggaran itu tidak dijalankan karena berpotensi melanggar regulasi,” katanya.

Fuad menegaskan, pihaknya telah melaporkan kondisi ini kepada pimpinan daerah, termasuk Wali Kota Makassar, dan memilih mematuhi aturan ketimbang memaksakan penyerapan.

“Kami tidak mau bermasalah di kemudian hari. Tapi kami tetap optimis meningkatkan persentase serapan. Secara hitungan di atas kertas, realisasi hampir 74 persen dan jika beberapa insentif bisa terakomodir, target mendekati 80 persen masih terbuka,” pungkasnya.

Ia juga memaparkan capaian realisasi ini dalam Rapat Evaluasi Keuangan dan Fisik anggaran Kegiatan SKPD 2025.

Rapat berlangsung di Ruang Sipakalebbi Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani. 

Rapat dipimpin Asisten 2 Pemkot Makassar, Zainal Ibrahim. 

Sejumlah kepala OPD juga hadir, mereka memaparkan program anggarannya secara bergiliran.  (*)