Kemenag Fokus Pembinaan, Kementerian Haji dan Umrah Urus Operasional Haji

Kementerian mengeluarkan daftar nama calon haji untuk dilakukan verifikasi data.

Perlu diketahui, sebagian besar jamaah yang akan berangkat 2026 ini telah mendaftar sejak sekira 14 tahun lalu, sehingga data mereka harus dipastikan kembali keakuratannya.

Selain itu, terdapat penyesuaian regulasi sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam aturan terbaru, jamaah yang sudah pernah menunaikan ibadah haji baru dapat berangkat setelah 18 tahun, dari sebelumnya 10 tahun.

Verifikasi lainnya mencakup ketentuan usia, di mana anak di bawah 13 tahun belum diperkenankan menunaikan ibadah haji.

Kami juga melakukan pengecekan alamat calon haji, apakah masih sesuai alamat saat mendaftar pada 2014 atau sudah mengalami perubahan.

Tahapan berikutnya adalah identifikasi jamaah, mulai dari pembuatan paspor, perekaman biometrik, hingga sidik jari.

Seluruh proses tersebut berjalan bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan serta tahapan pelunasan biaya haji.

Ada perubahan signifikan?

Sebelumnya ada beberapa kendala terkait pembagian kuota.

Dulu kita memberikan jatah kuota berdasarkan jumlah penduduk muslimnya.

Ternyata justeru yang penduduk muslimnya kecil, banyak pendaftarnya.

Sementara yang kuotanya banyak kadang sedikit pendaftarnya.

Setelah kementerian haji melihat keadaan ini, ada inisiatif kementerian haji merubah itu.

Pembagian kuota berkeadilan. Siapa yang duluan daftar, dia yang duluan berangkat.