Kemenag Fokus Pembinaan, Kementerian Haji dan Umrah Urus Operasional Haji

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah resmi mengalihkan pengelolaan operasional ibadah haji dari Kemenag kepada Kementerian Haji dan Umrah.

Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan haji nasional.

Peralihan kewenangan mencakup seluruh aspek operasional haji, mulai dari manajemen keberangkatan dan pemulangan jemaah, pelayanan di tanah air, hingga koordinasi teknis dengan otoritas Arab Saudi.

Dengan pengalihan ini, pemerintah berharap pengelolaan haji menjadi lebih profesional, efektif, dan terfokus.

Meski demikian, Kementerian Agama tetap memegang peran strategis, khususnya dalam hal pembinaan jemaah.

Baca juga: Perlawanan Sulawesi Terabaikan: Westerling, Kelaskaran, dan Luka yang Belum Sembuh

Kemenag bertanggung jawab pada pelaksanaan manasik haji, sertifikasi pembimbing, serta pembinaan keagamaan yang menjangkau hingga tingkat kabupaten dan kota.

Perubahan skema ini menjadi bagian dari upaya reformasi penyelenggaraan haji agar urusan teknis dan substansi ibadah dapat berjalan beriringan namun dengan fokus yang lebih jelas.

Tahun ini menjadi masa transisi penting dalam penerapan sistem baru tersebut.

Untuk mengulas lebih jauh kebijakan ini, Tribun Timur mewawancarai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail, dalam program Tribun VIP.

Tayang di kanal YouTube Tribun Timur, Rabu (10/12/2025), membahas berbagai hal baru dalam persiapan haji tahun ini.

Berikut petikan wawancara:

Sejauh mana kesiapan haji 2026 menurut Bapak, meski masih terlihat cukup lama bagi masyarakat?

Proses persiapan pemberangkatan ibadah haji membutuhkan waktu panjang.

Bahkan, satu bulan setelah kepulangan jamaah haji 2025, kami sudah mulai memproses persiapan keberangkatan haji 2026.

Tahapan awal dilakukan adalah proses administrasi jamaah.