Minim Anggaran, Pemilihan RT Makassar Manfaatkan Kardus Jadi Bilik Suara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai beragam persoalan. 

Keterbatasan anggaran membuat tiap kecamatan harus mencari cara agar tahapan pemilihan tetap berjalan. 

Di Kecamatan Ujung Pandang, panitia terpaksa meminta bantuan konsumsi, sementara di Kecamatan Sangkarrang logistik pemilihan atau bilik suara dibuat dari kardus bekas.

Di Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, minimnya anggaran membuat panitia kesulitan menyediakan kebutuhan teknis, termasuk konsumsi petugas saat pemungutan suara.

Lurah Mangkura, Elvira Pakasi, mengaku terpaksa meminta bantuan kepada pelaku usaha di sekitar wilayahnya.

“Bantuannya hanya sukarela, kami tidak memaksa. Dan bukan dana, hanya konsumsi,” kata Elvira, Minggu (30/11/2025).

Camat Ujung Pandang, Husni Mubarak, menegaskan permintaan itu bukan untuk kepentingan pribadi lurah.

Ia mengakui tidak ada alokasi konsumsi dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), bahkan bilik suara, kotak suara, hingga tenda TPS pun tidak teranggarkan.

“Anggaran tidak cukup. Kelurahan diminta kreatif, termasuk meminta partisipasi pelaku usaha untuk membantu konsumsi panitia,” ujarnya.

Berbeda dengan Ujung Pandang yang kesulitan konsumsi, tantangan utama di Kecamatan Sangkarrang justru pada logistik pemilihan.

Dengan dana hanya Rp10,9 juta, bilik suara dan kotak suara terpaksa dibuat dari kardus bekas untuk menekan biaya.

Sekretaris Camat Sangkarrang, Sitti Subaedah, menjelaskan anggaran yang tersedia hanya cukup untuk mencetak surat suara dan membayar honor petugas TPS.

Surat suara akan dicetak di Makassar sebelum dibawa ke pulau sesuai jumlah DPT.

“Dicetak di tempat fotokopi saja baru kita bawa ke pulau. Tidak ribetji,” ucapnya.

Honor petugas TPS ditetapkan sebesar Rp220 ribu, dengan total 45 petugas yang ditempatkan di 15 TPS di enam pulau diantaranya Kodingareng, Barrang Lompo, Barrang Caddi, Bone Tambu, Lumu-lumu, dan Langkai.