Siapa Plt Ketua Golkar Sulsel, Idrus Marham: Jadi Perhatian Ketum Bahlil

Ringkasan Berita:

• Masa kepengurusan Taufan Pawe cs berakhir 19 November 2025 
• Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia akan tentukan Plt saat masa jabatan berakhir

TRIBUN-TIMUR.COM- Masa kepengurusan DPD Partai Golkar Sulsel Taufan Pawe cs berakhir 19 November 2025. 

Namun, hingga saat belum ada musyawarah daerah (musda) untuk memilih ketua DPD Pantai Golkar. 

Beberapa nama sudah muncul untuk menjadi pelaksana tugas ketua Golkar. 

Muncul sejumlah nama pengurus DPP berpotensi menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua pasca masa kepengurusan DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan berakhir 19 November 2025.

Plt ketua adalah pengurus DPP yang saat ini menjabat. 

Mereka antara lain Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2 Meutya Hafid.

Baca juga: Pernyataan Terbaru Taufan Pawe, Masa Jabatan Ketua Golkar Sulsel Berakhir 19 November 2025

Ada juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Muhidin M Said, Ketua Bidang Kewiraswastaan Solihin Kalla, dan Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional Ali Mochtar Ngabalin.

Ada juga Wakil Sekjen Kepartaian Hakim Kamarudin, Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Andi Fauziah Pujiwatie Hatta. 

Belakangan ada isi Muhidin M Said ditunjuk jadi Plt ketua Golkar. 

Terpisah, Idrus Marham menyampaikan, masalah Plt adalah administratif. 

"Jika sudah masa berakhir maka tentu akan ada pelaksana tugas turun,"katanya dalam sebuah acara di Kampus UIN Alauddin Makassar, Jl Sultan Alauddin Makassar, akhir pekan lalu. 

Ia menyampaikan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. 

"Sulawesi Selatan itu jadi perhatian dari Pak Ketua Bahlil karena ini adalah lumbung Golkar. Jadi Pak Bahlil ingin kembali merebut kemenangan di Pemilu 2029 lalu," katanya. 

DPD Golkar Sulsel Tunggu Arahan 

Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe, menegaskan dirinya menunggu keputusan DPP apakah menunjuk pelaksana tugas atau memperpanjang masa jabatan pengurus lama.

“SK saya berakhir tanggal 19 November, jadi kita tunggu keputusan DPP apakah akan di-Plt atau dilanjutkan. Semua bagi saya baik-baik saja. Sejauh ini belum ada perintah,” kata Taufan Pawe saat menghadiri HUT ke-61 Golkar di Lapangan Merdeka Watampone, Minggu (16/11/2025).

Ditanya soal kesiapan maju di Musda Golkar 2025, Taufan menyerahkan sepenuhnya kepada kader di 24 kabupaten/kota.

“Itu saya tidak bisa jawab. Biarlah proses yang berjalan,” ujarnya.

Acara jalan sehat HUT Golkar di Bone dihadiri ribuan warga.

Mereka mengikuti undian hadiah mulai dari tiket umrah, motor, sepeda, hingga peralatan rumah tangga. 

Hadir pula sejumlah tokoh.

Di antaranya AM Nurdin Halid, A Abd Waris Halid, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin, Ilham Arief Sirajuddin, Rahman Pina, dan Kadir Halid.

Taufan mengapresiasi kerja DPD II yang memeriahkan acara.

Ia menyinggung dinamika internal Golkar sebagai bagian dari demokrasi. 

“Coba bagaimana dulu NH dengan TP, tidak ada yang bisa pungkiri itu. Tapi akhirnya menjadi sahabat. Bukan Golkar kalau tidak berdinamika,” katanya.

Terkait Musda, Taufan menegaskan hanya bisa digelar jika kondisi internal kondusif.

“Musda itu akan terwujud kalau semuanya baik-baik. Tidak mungkin Musda dilaksanakan dalam kegaduhan. Harus baik-baik. Itu pesannya Ketua Umum,” tegasnya.

Hingga kini, Taufan menunggu instruksi resmi DPP.

“Tanggal 19 baru berakhir. Nanti DPP keluarkan perintah apakah di-Plt atau dilanjutkan. Kita tunggu saja,” tandasnya.

Taufan Pawe terpilih sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel pada Musda 8 Agustus 2020 secara aklamasi setelah sepakat dengan Supriansa Mannahawu, Hamka B Kady, dan Syamsuddin A Hamid.

SK Pengurus diterbitkan tiga bulan kemudian. 

Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan resmi dari DPP.

Menurutnya, jika hingga masa bakti berakhir belum ada jadwal Musda, maka besar kemungkinan DPP akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk memimpin Golkar Sulsel sementara waktu.

“Tapi karena masa bakti kami berakhir tanggal 19 November dan belum ada jadwal dari DPP, kemungkinan besar akan ditunjuk pelaksana tugas,” katanya saat dihubungi Tribun Timur, Senin (10/11/2025).

Ia mengungkap, penunjukan Plt merupakan langkah organisatoris yang biasa dilakukan partai jika terjadi kekosongan kepemimpinan akibat masa jabatan berakhir.

“Siapa yang akan ditunjuk kami belum tahu karena itu sepenuhnya wewenang DPP,” ungkapnya.

DPP Golkar menunjuk pelaksana tugas (plt) ketua untuk Provinsi Riau.  

"Biasanya ditunjuk Plt untuk menjalankan roda organisasi,” jelasnya.

Dirinya memastikan, meski masa jabatan segera berakhir, seluruh pengurus masih menjalankan tugas hingga waktu berakhirnya masa bakti.

Setelah itu, segala kegiatan akan berhenti menunggu keputusan DPP terkait kepengurusan sementara maupun jadwal Musda berikutnya.(*)