Libatkan RT/RW dalam Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Akui Kekurangan Personel

TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem yang berisiko menimbulkan banjir, genangan, hingga angin kencang di sejumlah wilayah.

Salah satu strategi utama yang kini digencarkan adalah pelibatan aktif ketua RT dan RW dalam sistem peringatan dan pelaporan dini di tingkat lingkungan.

Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, mengatakan peran RT dan RW sangat krusial sebagai ujung tombak deteksi awal bencana di wilayah masing-masing. 

Langkah ini menjadi solusi atas keterbatasan personel yang dimiliki BPBD di lapangan.

“Personel BPBD Makassar masih terbatas, sementara wilayah yang harus dipantau sangat luas. Karena itu, peran RT dan RW menjadi sangat penting dalam memberikan laporan cepat dari lapangan,” ujar Fadli saat ditemui di kantornya, Rabu (29/10/2025).

Saat ini, BPBD Makassar memiliki 178 personel, termasuk 60 anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas menangani situasi darurat.

Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk menjangkau seluruh kecamatan dan kelurahan di kota besar seperti Makassar.

Dengan jumlah penduduk yang mendekati 1,7 juta jiwa, Makassar termasuk salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia timur. Kondisi ini membuat potensi risiko bencana meningkat, terutama di wilayah padat permukiman yang rawan genangan atau banjir ketika curah hujan tinggi.

“Makassar adalah kota kelima terbesar di Indonesia. Sebagai kota besar, kita perlu kesiapan maksimal dalam menghadapi bencana. Tapi dengan sumber daya yang terbatas, kami tidak bisa bekerja sendiri. Pelibatan masyarakat, terutama struktur RT dan RW, sangat menentukan,” jelas Fadli.

BPBD menilai RT dan RW memiliki peran strategis karena mereka yang paling mengetahui kondisi lingkungan dan warganya.

Dengan pelibatan RT, sistem pelaporan dini dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

Informasi dari RT atau RW akan menjadi dasar bagi BPBD untuk segera mengirimkan tim ke lokasi terdampak.

Selain mengandalkan struktur masyarakat di tingkat bawah, BPBD Makassar juga terus mendorong kolaborasi lintas instansi seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Dinas Sosial dalam penanganan kebencanaan.

“Kolaborasi ini penting agar penanganan di lapangan bisa lebih cepat. Tapi yang paling utama adalah laporan dini dari masyarakat. Satu laporan dari RT bisa menggerakkan tim dalam hitungan menit,” tegas Fadli.

Untuk memperkuat sistem tersebut, BPBD juga tengah mengembangkan berbagai inovasi kebencanaan berbasis teknologi dan partisipasi warga.

Beberapa inovasi ini telah diimplementasikan dan dinilai berhasil mempercepat alur informasi dari masyarakat ke posko utama BPBD.

Berkat inovasi tersebut, BPBD Makassar dijadwalkan akan mendapat kunjungan dari Kementerian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 5 November 2025.

Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung praktik baik dan inovasi yang sudah dijalankan BPBD Makassar dalam sistem pelaporan dini dan manajemen risiko bencana.

BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu lama dalam melaporkan potensi bencana seperti genangan, banjir, atau pohon tumbang.

Laporan cepat dapat membantu petugas melakukan tindakan lebih dini untuk mencegah korban atau kerusakan yang lebih besar.

“RT dan RW harus menjadi garda terdepan. Begitu ada potensi bahaya, langsung laporkan ke layanan darurat 112 atau posko BPBD Makassar. Ini sangat membantu kami untuk bertindak cepat,” ujar Fadli.

Ia menambahkan, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Dengan keterlibatan aktif RT, RW, dan warga, sistem mitigasi bencana di Makassar diharapkan semakin tangguh dan responsif.

“Bencana bisa datang kapan saja. Tapi kalau semua pihak terlibat, dari pemerintah hingga warga di tingkat lingkungan, dampaknya bisa kita tekan sekecil mungkin,” kata Fadli.