Ray Suryadi: Pemerintah Perlu Susun Strategi Hadapi Pemotongan Dana Transfer Pusat

Harapannya, pemotongan TKD ini tidak berdampak terhadap gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 

Diketahui, alokasi dana transfer Kota Makassar tahun 2025 sebesar Rp2,46 triliun. 

Terdiri dari Rp147,9 miliar dana bagi hasil (DBH) , Rp1,7 triliun dana alokasi umum (DAU), Rp7,2 miliar DAK Fisik, dan Rp523,8 miliar DAK non fisik. 

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), TKD terdiri atas DBH, DAU, DAK, DID, 

DBH adalah dana yang dibagi berdasarkan pendapatan tertentu seperti pajak, sumber daya alam, dan cukai hasil tembakau.

DAU, merupakan anggaran yang diberikan untuk membiayai kebutuhan dasar pemerintahan. 

Selanjutnya, DAK mendanai kegiatan tertentu, terutama prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pemerintah pusat juga memberikan DID kepada daerah berprestasi dalam tata kelola keuangan, pelayanan publik, dan ekonomi.

Selanjutnya Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan, diberikan kepada daerah tertentu seperti Papua, Papua Barat, dan DIY Yogyakarta.

Terakhir, dana desa, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. (*)