3.569 Siswa Kehilangan MBG

TRIBUN-TIMUR.COM - 3.569 siswa dari 12 sekolah di Makassar kehilangan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Itu setelah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 02 Kecamatan Panakkukang ditutup.

Sekolah terdampak di antaranya SD Inpres Tamamaung 1, 2, 3, SD Negeri Tamamaung, SD Negeri Tamamaung 1, SD Inpres Karuwisi 2.

SD Inpres Panaikang 1/1, SD Inpres Panaikang 2/1, SD Inpres Pampang 1, SD Inpres Pampang 2, SD Rama Sejahtera, dan SMP Rama Sejahtera.

Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soeleman, membenarkan penghentian layanan tersebut.

Ia menegaskan penutupan dapur MBG bukan karena pemangkasan harga per porsi, tapi dapur tidak memenuhi standar operasional prosedur, khususnya terkait sanitasi dan pengelolaan limbah.

Baca juga: Cerita Guru di Balik Program MBG: Sisa Makanan untuk Pakan Ternak hingga Pengajar Jadi Pengepul

“Protap harus sesuai yang ada sekarang, untuk izin operasional dan lainlain. Misalkan dari segi sanitasi tidak terpenuhi, makanya tutup,” kata Achi, Senin (29/9/2025).

Menurutnya, dapur MBG Panakkukang 02 bisa beroperasi lagi jika sudah memenuhi standar operasional prosedur.

Beredar kabar dapur MBG berhenti beroperasi akibat harga satuan makanan dipangkas jadi Rp6.500 per porsi.

Namun, Achi membantah isu tersebut.

Penutupan dapur ini berdampak pada belasan pekerja yang kehilangan pekerjaan, sementara ribuan siswa kembali membawa bekal dari rumah.

Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Arifin Gassing, turut mengonfirmasi kabar penurunan harga.

“Saya juga tidak mengerti kenapa harus Rp6.500. Padahal jelas petunjuk Presiden lebih besar dari itu,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).

Perubahan harga tersebut disebut mengikuti arahan Kepala SPPG, Surianty.

Namun hingga kini, upaya konfirmasi kepadanya belum mendapat tanggapan.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina merespons penutupan 12 dapur MBG di Makassar yang menyebabkan ribuan siswa kehilangan layanan gizi harian.

Politisi partai Golkar Sulsel ini menegaskan, penutupan dapur tidak boleh menghambat hak anak sekolah untuk tetap mendapatkan makanan bergizi.

Menurutnya, BGN harus segera mencari solusi agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu tetap berjalan tanpa terputus.

“Misalnya dengan menambahkan kuota di dapur MBG terdekat, atau mengoperasikan dapur yang sudah siap secara operasional. Tapi tentu keputusannya ada di tangan BGN,” ujarnya, Senin (29/9).

Ia menekankan, selama ini siswa telah merasakan manfaat nyata dari program MBG. Karena itu, keberlangsungan program harus dijaga meski ada kendala teknis di lapangan.

“Jangan sampai layanan makan bergizi gratis terputus hanya karena ada dapur yang ditutup,” katanya.

Rahman Pina berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah, BGN, maupun mitra pelaksana, bekerja sama memastikan layanan MBG tetap berjalan.

Menurutnya, gizi yang baik bagi anak-anak merupakan investasi masa depan bangsa.

“Kita berharap seluruh anak sekolah di Sulsel secepatnya menerima kembali layanan makan bergizi gratis. Ini menyangkut hak gizi anak-anak dan masa depan mereka,” tegasnya.

Mulai Dirasakan

Program Makan Bergizi Gratis mulai dirasakan manfaatnya oleh siswa UPT SMAN 3 Jeneponto.

Sejak berjalan sebulan terakhir, pihak sekolah menilai makanan disalurkan sudah sesuai standar. 

“Alhamdulillah bagus tawwa dan layak konsumsi,” ujar Kepala SMAN 3 Jeneponto, Sitti Suriani, Senin (29/9/2025).

Menurutnya, menu yang disajikan tetap bervariasi dan memenuhi kebutuhan gizi.

“Ganti-ganti menuji makanannya,” katanya. 

Pada awal distribusi, pihak sekolah sempat melayangkan komplain karena kualitas menu dinilai kurang. Namun, pengelola dapur segera melakukan perbaikan.

“Dulu agak kering makanannya, tapi setelah saya sampaikan langsung, kini sudah aman sampai sekarang,” jelas Suriani.

Tercatat, ada 335 siswa di SMAN 3 Jeneponto yang menerima manfaat MBG.

Makanan biasanya disantap di ruang kelas masing-masing saat jam istirahat.

“Omprengan diantar sekitar pukul 9 pagi dan dijemput lagi pukul 14.00 Wita,” katanya.

Ia menegaskan, program ini hanya menyasar siswa, bukan guru.

Namun jika ada siswa berhalangan hadir, jatah makanan biasanya diambil pengelola agar tidak terbuang.

Adapun dapur penyedia makanan MBG untuk SMAN 3 Jeneponto berasal dari Tamarunang, Kecamatan Binamu. 

Keracunan Siswa Program MBG kembali mendapat sorotan tajam setelah kasus keracunan siswa akibat konsumsi paket makanan terus meningkat di sejumlah daerah.

Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mendesak BGN segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Menurutnya, setiap SPPG yang bermasalah tidak boleh lagi diberi toleransi.

“Setiap dapur MBG yang melakukan kesalahan, apalagi kesalahan sangat fatal seperti kita saksikan, harus ditutup, bahkan tukangannya juga ditindak,” tegasnya, Sabtu
(27/9/2025).

Ia meminta dilakukan investigasi untuk memastikan penyebab utama kasus keracunan.

“BGN punya tugas berat menelusuri apa sebenarnya yang terjadi di balik MBG. Jangan-jangan ada faktor lain, bahkan sabotase,” ujarnya.

Sebelumnya, evaluasi serupa juga sudah disuarakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan, dalam memastikan kompetensi para petugas dapur MBG.

“Mungkin nanti perlu ada pelatihan dan sertifikasi bagi penjamu makanan yang bertugas di dapur SPPG. Kita bisa manfaatkan balai-balai pelatihan besar yang sudah ada di berbagai daerah,” kata Putih Sari di Makassar, Kamis (25/9/2025).

Dalam sembilan bulan pelaksanaan, tercatat ribuan siswa menjadi korban keracunan.

Data BGN menunjukkan 4.711 kasus dari total 1 miliar porsi yang diproduksi, sementara laporan CISDI bahkan mencatat 5.626 kasus di 17 provinsi.

Menanggapi kondisi ini, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, meminta pengawasan ketat terhadap seluruh dapur MBG di wilayahnya.

Disampaikan usai bertemu Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Sulsel, Handayani Syaukani, Kamis (25/9/2025). 

“Kita ingin memastikan anak-anak mendapat makanan sehat dan bergizi setiap hari. Karena itu, pengawasan terhadap dapur dan tenaga yang terlibat sangat penting,” ujar
Andi Sudirman.

Setelah pertemuan, gubernur bersama tim meninjau salah satu dapur SPPG di kawasan Center Point of Indonesia (CPI).

Ia mengecek langsung kondisi ruangan, peralatan, sarana pendukung, hingga proses distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.