Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Urbanisasi Tinggi Makassar Butuh Hunian Layak, Kawasan Kumuh Masih 299 Hektare

Kebutuhan rumah di Makassar meningkat akibat urbanisasi. Kawasan kumuh tersisa 299 hektare, Pemkot prioritaskan tiga wilayah utama.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Sukmawati Ibrahim
Dok Humas Disperkim Makassar
ERUMAHAN PERKOTAAN — Kepala Disperkim Makassar, Mahyuddin (ketiga dari kanan), saat Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan Perumahan Perkotaan di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (24/9/2025).  Kawasan kumuh tersisa 299 hektare, Pemkot prioritaskan tiga wilayah utama. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Penanganan Permasalahan Perumahan Perkotaan Provinsi Sulsel dan Sultra, Rabu (24/9/2025).

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo No 269, Makassar, dan diinisiasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam paparannya, Mahyuddin menyampaikan tantangan pembangunan perumahan di Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur.

Ia menyebut kebutuhan rumah terus meningkat akibat urbanisasi, sementara lahan terbatas dan kawasan kumuh masih ada.

Strateginya sebagai berikut: 

Peningkatan akses hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui subsidi, Rusunawa, dan skema hunian terjangkau.

Pengembangan hunian vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan.

Pembangunan perumahan berkelanjutan dan ramah bencana.

Integrasi perumahan dengan transportasi dan infrastruktur kota.

Penguatan kemitraan multipihak antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

Mahyuddin menegaskan komitmen Pemkot Makassar mendukung program strategis pemerintah pusat, termasuk program nasional perumahan perkotaan.

“Sinergi lintas daerah dan multipihak jadi kunci mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pada 2015, Makassar memiliki 650 hektare kawasan kumuh. Per Desember 2024, luasnya berkurang menjadi 299 hektare.

Sekretaris Disperkim, Hamna Faisal, menyebut penanganan dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Dari 18 kawasan kumuh di Makassar, tiga wilayah jadi prioritas lima tahun ke depan: Pampang (Panakkukang), Tallo, dan Tamalate.

“Kawasan lain tetap disentuh, tapi fokus utama ada di tiga kawasan tersebut,” kata Hamna. (*)

Laporan Kontributor Tribun-Timur.com, Siti Aminah

 


Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved