Kasus Mandek Dua Bulan, Aliansi Wija to Luwu Desak Kapolda Sulsel Usut Teror Kampus Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM- Hampir dua bulan berlalu sejak serangan teror mengguncang lima kampus besar di Kota Makassar, namun hingga kini dalang provokator belum juga terungkap.

Situasi itu memicu aksi protes dari Aliansi Wija to Luwu yang mendesak Polda Sulsel segera menuntaskan kasus yang dinilai berbahaya bagi stabilitas sosial.

Peristiwa bermula pada 27 Juli 2025, ketika sekelompok orang tak dikenal (OTK) berpakaian serba hitam melakukan penyisiran ke sejumlah kampus, di antaranya Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), Universitas Dipa Makassar (Undipa), dan Universitas Islam Makassar (UIM). Mereka membentangkan spanduk bernada provokatif yang menyasar kelompok tertentu.

Tak berhenti di situ, aksi teror juga terjadi sebelumnya, yakni pada 4 Juli 2025, saat bom molotov dilemparkan ke Asrama Putra Luwu Timur di Makassar sekitar pukul 00.10 Wita.

Dua rangkaian peristiwa ini memperkuat dugaan adanya upaya terstruktur untuk memprovokasi konflik di kalangan mahasiswa.

Namun, setelah 57 hari sejak penyisiran kampus, pihak kepolisian belum berhasil menangkap dalang utama.

Baca juga: Teror Pelemparan Mobil di Jalan Poros Bantaeng, Hidung Ibu Asal Sinjai Pecah Bayinya Luka di Mata

Kondisi inilah yang mendorong Aliansi Wija to Luwu turun ke jalan, menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Sulsel, Jumat (19/9/2025).

“Ini masalah serius yang berpotensi berkembang menjadi konflik SARA. Polisi tidak boleh tinggal diam, harus segera tangkap semua pelaku,” tegas Jenderal Lapangan aksi, Adriansyah Putra, di tengah demonstrasi.

Adriansyah menilai, kasus ini mencerminkan kegagalan intelijen kepolisian mendeteksi potensi konflik sejak dini. Ia bahkan mendesak Kapolri untuk mengevaluasi kinerja jajaran Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar.

Aliansi juga berjanji akan menggelar aksi berulang jika aparat tidak menunjukkan langkah konkret.

Sementara itu, Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Waliduddin, menegaskan bahwa penyelidikan masih terus berjalan.

Ia menyebut sudah ada dua orang terduga pelaku yang ditangkap di Sulawesi Tengah, dan saat ini keduanya tengah dalam proses penyidikan.

Aliansi Wija to Luwu menekankan, penegakan supremasi hukum merupakan satu-satunya jalan untuk meredam potensi konflik yang lebih besar.

Mereka mendesak kepolisian agar tidak lagi berlarut, karena publik menunggu langkah tegas dari aparat.

KKLR Sulsel-PB IPMIL Serahkan Dokumen Kronologi Kejadian

Sekretaris Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR Sulsel), Asri Tadda menyebut, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana pada Kamis (31/7/2025).

Pertemuan itu dihadiri Sekretaris BPW KKLR Sulsel Asri Tadda, Wakil Ketua Bidang Pengembangan SDM Hamzah Jalante, Wakil Sekretaris Penanganan Konflik Ridwan “Lee” Fattah, Wakil Ketua Bidang OK BPP KKLR Baharuddin Solongi.

Ada juga Wasekjen Bidang Informasi, Komunikasi dan Multimedia BPP KKLR Isra Lian, Ketua Umum PB IPMIL Raya Abdul Hafid, serta beberapa pengurus KKLR dan IPMIL Raya lainnya.

Pertemuan itu, menurut Asri, sekaligus meminta kepada polisi berpangkat tiga bunga melati itu untuk mengusut pelaku penebar teror di lima kampus.

"Iya, kita minta ke Kapolrestabes untuk usut semuanya dengan adil dan berimbang," akunya, Rabu (13/8/2025).

Kata Asri, Kombes Pol Arya Perdana mengaku akan menangkap orang tak dikenal (OTK) yang menjadi dalang.

"Cuma beliau bilang, semua butuh proses," ujarnya.

Ia menambahkan, KKLR Sulsel bersama PB IPMIL juga menyerahkan salinan kronologi kejadian untuk menjadi bahan pertimbangan penyelidikan kepolisian.

"Kronologi ini disusun IPMIL dan diserahkan ke Kapolrestabes. Setidaknya, bisa memberi gambaran latar belakang sejumlah kasus yang menyeret nama IPMIL belakangan ini," bebernya.

Sebelum kronologi itu dibuat, sambung Asri, Ketua BPW KKLR Sulsel, Hasbi Syamsu Ali menggelar audiensi dengan sejumlah Ketua IPMIL di Makassar.

Audiensi dibuat untuk mengurai akar permasalahan sebelum disepakati membuat kronologis kejadian yang menjadi latar belakang peristiwa melibatkan IPMIL.

"Dari sini, salah satu keputusannya adalah membuat kronologis kejadian yang menjadi latar belakang peristiwa yang libatkan nama IPMIL," katanya.(*)