Supratman Soal Usulan Relokasi Gedung DRPD: Tidak Ada Masalah Buat Kami jika Dipindahkan

Hanya saja, kapasitasnya terbatas. Kedepan, agenda Rapat Paripurna tetap dilakukan hybrid, yakni secara langsung (offline) dan dalam jaringan (online). 

"Kalau rapat paripurna paling yang hadir anggota dewan, TAPD, SKPD nanti ikut online," ujarnya. 

Belum lama ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melihat langsung kondisi Gedung DPRD. 

Saat itu kata legislator NasDem Makassar ini, kementerian akan bertanggung jawab terhadap pemulihan gedung DPRD. 

Untuk rehabilitasi gedung baru akan dilakukan tahun ini, target selesai Desember 2025.

Sementara gedung lama atau gedung utama butuh perlakuan khusus. 

Ditjen menganggap kerusakan gedung utama sangat parah, sehingga butuh rekonstruksi atau pembangunan ulang. 

Gedung tersebut harus dirobohkan karena struktur bantuannya sudah tak layak. 

"Kami sangat berterimakasih dengan kehadiran Dirjen PU, ini perhatian pemerintah pusat terkait dengan kejadian di Makassar," katanya. 

Ulasan Pengamat Tata Wilayah Perkotaan

Pengamat Tata Wilayah Perkotaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nur Syam menjelaskan perlu adanya peninjauan kembali aspek tata ruang.

Catatan sejarah, ruas Jl AP Pettarani dan Jl Urip Sumoharjo telah bertahun-tahun jadi titik padat kendaraan. 

Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat padat menyasar ruas penting di Kota Makassar ini.

Disisi lain, ruas jalan AP Pettarani - Urip Sumoharjo menjadi panggung aksi demonstrasi.

Dihadapa gedung perwakilan rakyat, aksi demonstrasi selalu berkobar.