Didominasi Wanita, Nakes Demo di Kantor Gubernur Tuntut Kejelasan Status Pegawai

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jalan Urip Sumoharjo depan Kantor Gubernur Sulsel lumpuh pada Kamis (18/9/2025).

Mulai pukul 14.15 Wita, ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) dari berbagai kabupaten/kota geruduk Kantor Gubernur.

Nakes didominasi perempuan ini seragam mengenakan pakaian berwarna putih dan biru

Setelah baju putih, dipadukan celana jeans dan hijab biru memenuhi satu jalur Jl Urip Sumoharjo. 

Massa aksi berasal dari Kabupaten Gowa, Takalar, Pangkep hingga Bulukumba ikut berunjuk rasa.

Mereka menuntut solusi terkait status kepegawaian.

Massa aksi tergabung dalam barisan Aliansi Pemerhati Kesehatan Sulsel.

Para demonstran membawa spanduk dengan beragam tulisan sebagai bagian dari ekspresi tuntutan mereka terhadap pemerintah. 

"Saat Pandemi Kami Hampir Mati, Sekarang Dimatikan oleh Birokrasi" tulis salah satu spanduk.

Ada juga menuliskan "Nakes Berduka".

"Nakes BLUD Tak Dapat Jatah PPPK" tulis spanduk lainnya.

BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah.

BLUD merupakan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat, terutama dalam bidang penyediaan barang dan/atau jasa.

Ciri khas BLUD adalah pengelolaan keuangannya lebih fleksibel dibandingkan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) biasa, karena menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD).

Massa menuntut kepastian status seluruh tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi.

Namun mereka tidak terdata dalam pangkalan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Nakes ini datang ke Kantor Gubernur sebab tak mendapat respon dari kepala daerah.

"Teman-teman tidak terdata ini bekerja puluhan tahun lima sampai dua puluh tahun, kemudian di data kembali," kata Jenderal Lapangan Irham Tompo.

Akibat tidak terdata BKN, nakes ini tidak terdaftar dalam tenaga PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.

PPPK penuh waktu adalah status pegawai kontrak pemerintah yang jam kerjanya sama seperti ASN/PNS reguler.

Nasibnya pun kini diujung tanduk, sebab pemerintah tidak lagi menerima honorer.

Kini massa aksi masih menutup ruas Jl Urip Sumoharjo.

Mereka duduk sembari terus menuntut adanya kepastian status.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz