Besok, Dirjen Cipta Karya PUPR Kunjungi DPRD Makassar Pascakebakaran

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar telah mengirimkan proposal pembangunan Gedung DPRD Makassar pasca terbakar ke Kementerian PU. 

Dinas PU mengusulkan anggaran Rp375 miliar. 

Anggaran tersebut ditaksasi untuk membangun gedung 10 lantai. 

Kepala Dinas PU Kota Makassar Zuhaelsi Zubir menyampaikan, keputusan tetap ada pada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU. 

Pemkot Makassar hanya mengusulkan rencana pembangunan yang dinilai representatif untuk menunjang kerja-kerja legislatif. 

Bangunan sepuluh lantai tersebut akan mencakup beberapa ruangan. 

Mulai dari ruang komisi, ruang fraksi, ruang rapat paripurna, ruang rapat badan anggaran, badan legislasi, ruang pertemuan, ruang aspirasi dan masih banyak lagi. 

Termasuk parkir atau basemen yang akan dibuat untuk menambah ruang parkir di DPRD Makassar. 

"Kita melihat bagaimana bangunan yang resentatif disitu, banyak ruangan nanti ada ruang paripurna, ada ruang komisi, ada ruang fraksi, ada hall-nya. Parkiran di bawah," ucapnya ditemui di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Senin (15/9/2025). 

Kata Zuhaelsi, keputusan pembangunan Gedung DPRD Makassar menunggu informasi pemerintah pusat. 

Rencananya, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU akan berkunjung langsung ke Gedung DPRD di Jl Ap Pettarani, Selasa (16/9/2025). 

"Besok finalisasinya setelah kunjungannya Ibu Dirjen, besok kan jadi kita melihat bagaimana anggaran yang akan mungkin diberikan nanti, bagaimana metodenya dan lain-lain," ujarnya. 

Kepala Bidang Prasarana Pembangunan Pemerintah Hajar Aswad menambahkan, dalam proposal Yang dikirim, Dinas PU menggambarkan kondisi gedung DPRD pasca terbakar. 

Mulai dari luasan, jumlah lantai, bentuk ruangan, hingga dena gedung sebelum hangus terbakar. 

"Kita cuma sampaikan teknis kondisinya seperti apa setelah kebakaran, kita fotokan luasan, lantai, dena sebelumnya juga kita kirim, bentuk ruangan, nanti mereka yang kembangkan," ucap Hajar Aswad. 

Hasil audit dari kementerian akan menjadi dasar keputusan akhir mengenai nasib gedung tersebut.

Disamping menunggu hasil audit pemerintah pusat, tim Dinas PU juga akan melakukan audit untuk memastikan kelayakan bangunan. 

Menurutnya,struktur gedung perlu diuji lebih lanjut. 

Hal ini untuk memastikan tidak ada bagian besi yang meleleh akibat paparan panas tinggi. 

“Kalau dari luar kelihatan masih kuat, tapi kita harus lihat dulu kondisi di dalam. Panas bisa membuat besi melemah, dan itu tentu berbahaya,” tambahnya.

Sekretariat Tunggu Hasil Hitungan Asuransi Gedung DPRD

Gedung DPRD Makassar yang dibakar pada akhir Agustus lalu diasuransikan dengan biaya premi Rp80 juta per tahun. 

Kendati begitu nilai polish yang akan dibayarkan perusahaan asuransi belum ada gambaran. 

"Preminya Rp80 juta per tahun, tapi masih dihitung berapa totalnya, kita masih menunggu," ujar Sekretaris DPRD Andi Rahmat Mappatobba.(*)