Pemkot Makassar Terbuka Terima  Aspirasi Masyarakat, Munafri-Aliyah Ajak Demonstran Dialog

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasinya di Balaikota Jl Jenderal Ahmad Yani, Senin (15/9/2025). 

Massa aksi merupakan pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar.

Rombongan datang ke Balaikota sekira pukul 16.00 wita. 

Kedatangan puluhan mahasiswa ini bertepatan saat Munafri tiba di Balaikota usai menghadiri agenda di luar kantor. 

Munafri dan Aliyah kemudian mendatangi demonstran, mereka mengajak mahasiswa berdiskusi menyampaikan tuntutannya. 

Massa aksi diterima di Ruang Sipakalebbi lt 2 Balaikota. 

Ada tujuh tuntutan yang disampaikan. 

Tuntutan itu disuarakan oleh Ketua Umum HMI Makassar Sarah Agussalim. 

Baca juga: Munafri Larang ASN Flexing, Minta Fokus Layani Masyarakat

Pertama, minimnya lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengangguran.

Berdasarkan Data Dinas Ketenagakekrjaan pada Februari 2025, pengangguran di kota Makassar mecapai angka 9,71 persen. 

Menurutnya, masalah itu berdampak terhadap perekonomian dan kemajuan daerah. 

Aktivitas perdagangan dan produksi ikut berkurang. 

"Banyaknya orang yang tidak bekerja dapat meningkatkan angka kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas, serta menimbulkan berbagai masalah sosial seperti tunawisma dan konflik antarwarga," kata Sarah menyuarakan aspirasinya dengan lantang. 

Tingginya pengangguran juga dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia. 

Tenaga kerja yang menganggur dalam waktu lama cenderung kehilangan keterampilan yang dimiliki sehingga sulit bersaing kembali di pasar kerja.

Tuntutan kedua, anak Putus sekolah dan buta huruf. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, kurang lebih 1.400 orang siswa putus sekolah disebabkan dari efek domino ketidakmampuan secara ekonomi masyakarakat. 

Tingginya angka putus sekolah dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan, termasuk pengangguran dan memperluas lingkaran kemiskinan. 

"Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pembangunan daerah, memperlebar kesenjangan sosial, serta menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kriminalitas, pernikahan usia dini, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan," paparnya. 

Ketiga, Sarah menyampaikan tentang pengelolaan Tata Ruang yang buruk. 

Itu dinilai dapat menimbulkan berbagai permasalahan serius bagi masyarakat.

Selain itu, tata ruang yang tidak jelas juga dapat memicu konflik antarwarga akibat perebutan lahan, serta mengurangi kenyamanan hidup masyarakat. 

Pengelolaan sampah TPA Antang juga menjadi sorotannya. Termasuk rencana pembangunan PSEL yang dinilai akan memunculkan masalah baru. 

Tuntutan kelima, risis air bersih di Wilayah Tallo. Ini menjadi masalah serius yang dirasakan warga selama bertahun-tahun. 

Banyak kelurahan di wilayah ini, seperti Buloa, Pannampu, dan Suangga, kerap mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama ketika musim kemarau tiba.

Pasokan dari PDAM sering tidak mengalir secara lancar, sehingga masyarakat terpaksa membeli air dari pedagang keliling dengan harga mahal atau menunggu bantuan distribusi air bersih dari pemerintah.

"Warga harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti minum, memasak, dan mandi," ulasnya.

HMI juga mempertanyakan kejadian tragis si Makassar pada akhir Agustus lalu. 

Katanya, tragedi itu belum mampu memberikan titik terang untuk mengungkap pelaku utama dari kejadian.

Unjuk itu HMI meminta Walikota Makassar memberikan jaminan guna berjalannya proses hukum yang transparan, akuntabel, dan professional.

Tuntutan terakhir, tentang disorientasi Program Makassar Creative Hub. 

Menurutnya, beberapa program unggulan Makassar Creative Hub justru tidak menyentuh akar rumpuh sesuai dengan keadaan sosial-budaya pemuda Kota Makassar.

7 Tuntutan HMI Makassar

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan sikap terbuka menyikapi aspirasi mahasiswa. 

Munafri menegaskan bahwa pemerintahannya tidak pernah menutup diri terhadap kritik dan masukan. 

Pada kesempatan ini, Appi menjawab berbagai persoalan sosial yang dituntut. 

Mulai dari pengangguran, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga pengelolaan lingkungan.

Terkait pengangguran, Makassar sudah mampu menurunkan angka pengangguran dari dua digit menjadi satu digit. 

Sebelumnya 12,8 persen, sekarang tinggal 9,7 persen.

Pemkot, kata dia, akan terus memaksimalkan program pelatihan vokasi agar angka pengangguran terus turun. 

"Pentingnya pendidikan formal dan kepemilikan ijazah sebagai modal dasar untuk memasuki dunia kerja," jelasnya, secara detile.

Soal pendidikan, Pemkot Makassar bekerja sama dengan berbagai asosiasi untuk menyediakan pendidikan informal bagi anak-anak putus sekolah di sejumlah kecamatan, seperti di kawasan Lorong Tamalate.

"Anak-anak yang putus sekolah harus mendapatkan kesempatan memperoleh ijazah. Ini modal dasar mereka untuk bekerja," tegas Munafri.

Ia menambahkan, Pemkot juga meminta Kementerian Pendidikan menambah rombongan belajar (rombel) di 300 SD dan 56 SMP guna menampung siswa baru, terutama di wilayah yang kekurangan ruang belajar. 

Sistem zonasi akan diperbaiki dengan menambah sekolah penyangga, contohnya SMP di Jalan Samiun, untuk mengatasi lonjakan peminat.

Selain itu, Pemkot memberikan dua pasang seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP guna meringankan beban rumah tangga.

"Kalau orang tua ingin menambah seragam, silakan beli di luar sekolah. Sekolah bukan tempat bisnis," tegasnya, menjawab poin-poin aspirasi dari HMI.

Di bidang ketenagakerjaan, politisi Golkar itu menyebut, Pemkot telah menanggung jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja rentan.

Program jaminan hari tua juga akan diperluas agar pekerja memiliki tabungan pensiun. 

Seluruh anggaran dialokasikan dari APBD Kota Makassar melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

"Hingga kini, 81 ribu pekerja rentan sudah terlindungi, dan tahun ini targetnya mencapai 100 ribu orang," ungkapnya.

Masalah lingkungan menjadi perhatian serius. 

TPA Tamangapa yang hanya seluas 19,1 hektare kini menampung tumpukan sampah setinggi 16–17 meter dan terancam penuh dalam dua tahun.

Munafri memaparkan langkah yang sudah ditempuh, cover soil (penimbunan tanah untuk kompos alami) dan perbaikan alur air lindi agar tidak mencemari lingkungan.

Terkait rencana Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Munafri menegaskan Pemkot masih melakukan negosiasi ulang karena beban biaya tipping fee yang tinggi, yakni Rp380 ribu per ton per hari.

Pemkot juga bergerak mengatasi krisis air di beberapa kawasan. 

Bersama PDAM Pemkot memanfaatkan air baku dari Sungai Jeneberang dan membangun sambungan baru di Jalan Pontiku untuk mendistribusikan air ke wilayah utara dan timur Makassar.

"Dalam waktu beberapa bulan ke depan, insya Allah persoalan air di Tallo dan Utara Kota bisa kita carikan solusi," ujar Munafri.

Menutup pemaparannya, Munafri menekanakan peran Makassar Creative Hub (MCH) sebagai pusat peningkatan keterampilan anak muda.

Menurutnya, kehadiran program MCH bukan sekadar tempat pertunjukan, tapi ruang untuk upskilling dan job matching.

Program MCH yang kini padat kegiatan akan diperluas ke 15 kecamatan agar bisa diakses lebih banyak pemuda. 

Di sana, anak muda bisa belajar kewirausahaan, bertemu perusahaan yang mencari tenaga kerja, hingga mendapatkan pelatihan keterampilan khusus.

Appi yang juga Ketua IKA FH Unhas menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut lahir dari riset dan diskusi bersama akademisi serta pemangku kepentingan. 

"Kami mengajak semua pihak termasuk HMI untuk berkolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus kolektif," tandasnya. (*)