Pengamat: Relokasi DPRD Makassar dan Sulsel, Opsi Pas di Biringkanaya
Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah memuncak. Aksi demonstrasi semula berjalan kondusif berakhir aksi anarkis
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel dan DPRD Makassar kini tinggal kenangan.
Dua gedung perwakilan rakyat telah hangus dibakar masyarakat sendiri beberapa waktu lalu.
Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah memuncak. Aksi demonstrasi semula berjalan kondusif berakhir aksi anarkis.
Ditengah rencana rekonstruksi gedung, pemerintah harus berpikir matang terkait lokasi kantor wakil rakyat.
Pengamat Tata Wilayah Perkotaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nur Syam menjelaskan perlu adanya peninjauan kembali aspek tata ruang.
Catatan sejarah, ruas Jl AP Pettarani dan Jl Urip Sumoharjo telah bertahun-tahun jadi titik padat kendaraan.
Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat padat menyasar ruas penting di Kota Makassar ini.
Disisi lain, ruas jalan AP Pettarani - Urip Sumoharjo menjadi panggung aksi demonstrasi.
Dihadapa gedung perwakilan rakyat, aksi demonstrasi selalu berkobar.
"Kita tau pada saat terjadinya demo, kondisi kota mnjadi lumpuh karena dua kantor ini di jalur strategis dan jalan utama di Makassar," ujar Nur Syam saat dihubungi Tribun-Timur.com, pada Rabu (10/9/2025).
Gedung DPRD Sulsel berada tepat di persimpangan arah jalan tol.
Aktivitas perekonomian pun banyak terdistribusi melalui jalan tol.
"(DPRD Makassar) Ada di Pettarani,jalan Utama makassar dengan memiliki intensitas pergerakan besar dan menentukan hidup matinya aktivitas di Makassar," sambungnya.
Nur Syam mengaku kedua gedung ini secara fisik dipantau harus dilakukan rekonstruksi.
Dengan begitu, opsi relokasi disebutnya terbuka.
Sebab rekonstruksi memungkinkan anggaran dibutuhkan bisa setara jika dilakukan relokasi.
"Dengan pertimbangan tata ruang dan potensi kejadian serupa, ada baiknya kedua gedung dipindahkan. Kan rekonstruksi bisa dikatakan mulai dari 0, yang membedakan hanya lahan," ujar Dosen UIN Alauddin ini.
Persoalannya kini menemukan lahan yang tersedia dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.
Penyediaan lahan aset milik daerah pun harus ditinjau secara matang.
Paling memungkinkan sebutnya di Kecamatan Biringkanaya.
"Peluang besar kita tempatkan di Kecamatan Biringkanaya.Entah itu di Sudiang atau untia. bergabung rencana GOR, di Untia itu ada pusat kegiatan PIP. Kalau melihat ketersediaan lahan kosong, masih ada," jelasnya.
Lokasi baru nantinya tetap harus mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas.
Kantor di Biringkanaya pun dinilai cukup representatif bila dipandang dari aksesibilitas.
Sebab ada tol menghubungkan langsung ke dalam kota.
"Akses menuju kesitu kan dihubungkan tol jadi bisalah aksesibilitasnya lancar," tegasnya.
Sementara terkait monumen mengenang kejadian tersebut, Nur Syam mengaku tak perlu dibuatkan khusus. Apalagi pada gedung yang saat ini sudah dibakar.
"Cukuplah ada museum Makassar bisa diinformasikan disana," tutupnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sendiri sudah mengirim surat resmi ke Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).
KemenPU memang menyiapkan Alokasi sebesar Rp 900 miliar guna memperbaiki fasilitas umum (fasum) hingga gedung pemerintahan se-Indonesia.
Pemprov Sulsel pun sudah menghitung kebutuhan anggaran perbaikan gedung.
Jumlahnya mencapai Rp 233 miliar dibutuhkan membangun kembali DPRD Sulsel.
"Kita sudah hitung. kan dicover kementerian. Kita tunggu saja hasil balasan suratnya," jelas Andi Sudirman di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel pada Senin (8/9/2025).
Sementara waktu, DPRD Sulsel memilih berkantor di Kantor Dinas BMBK Sulsel.
Rapat paripurna perdana pasca pembakaran pun sudah dilaksanakan.
Andi Sudirman Sulaiman mengaku pemerintahan tetap harus berjalan.
Rapat paripurna diluar gedung DPRD Sulsel dinilai biasa saja.
"kita pernah paripurna di lapangan kalau hari jadi, iya (tidak masalah)," ujar Andi Sudirman.
"Kita harus tetap menjalankan amanah rakyat karena anggaran tidak bisa disahkan kalau tidak dibahas," lanjutnya.
Kini Pemprov masih menunggu respon pemerintah pusat terkait perbaikan DPRD Sulsel.
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz
DPRD Dibakar, 4 Meninggal Dunia, 32 Pelaku! Menteri Kabinet Merah Putih Ramai-ramai ke Makassar |
![]() |
---|
Prabowo Sebut Demo Makassar Arah Makar, Yusril Klarifikasi: Jangan Salah Paham |
![]() |
---|
Ratusan Kader Perempuan PKB Sulsel Dibekali Strategi Politik Lewat Diklat |
![]() |
---|
MWA Unhas Bakal Pertimbangkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Rektor |
![]() |
---|
Satriya Madjid Dorong Relokasi DPRD Makassar, Kawasan Pettarani Terlalu Padat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.