24.507 Jiwa Diwakili 5.923 Siap Memilih 139 Ketua RT di Ujung Pandang Makassar

MAKASSAR, TRIBUN - Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang tengah mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi menjelang Pemilihan Ketua RT yang bakal digelar Oktober 2025. 

Salah satu fokus utama saat ini adalah pencarian lokasi yang dinilai representatif untuk menampung seluruh peserta yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi ini. 

Kegiatan akan melibatkan Penjabat Sementara (Pjs) RT/RW, perwakilan warga dari masing-masing kepala keluarga, serta unsur kelurahan.

“Sementara dikoordinasikan tempatnya. Jadwal sosialisasi juga masih tentatif,” kata Camat Ujung Pandang, Andi Husni, Minggu (7/9).

Kecamatan Ujung Pandang memiliki total 24.507 jiwa yang tersebar dalam 5.923 kepala keluarga (KK).

Dalam pemilihan nanti, masing-masing KK akan menjadi representasi pemilih untuk menentukan siapa yang akan memimpin di tingkat Rukun Tetangga (RT), sementara Ketua Rukun Warga (RW) akan dipilih RT terpilih. 

Kecamatan Ujung Pandang memiliki 139 RT, 37 RW, dengan 10 kelurahan. 

Tiap kelurahan memiliki konfigurasi struktur RT/RW yang berbeda, mulai dari delapan hingga 21 RT, dan tiga hingga enam RW per kelurahan.

Beberapa kelurahan memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, seperti Kelurahan Lajangiru yang mencatatkan kepadatan tertinggi yakni 24.815 jiwa. 

Sebaliknya, Kelurahan Sawerigading menjadi yang terendah dengan kepadatan 2.959 jiwa per kilometer persegi.

Menurut Camat Andi Husni, pemilihan RT dan RW bukan hanya soal administrasi atau pemenuhan struktur pemerintahan di tingkat paling bawah.

Lebih dari itu, peran Ketua RT dan RW sangat strategis dalam pembangunan masyarakat, terutama dalam menjembatani kebutuhan warga dengan pemerintah.

Ia menegaskan bahwa calon Ketua RT dan RW sebaiknya tidak hanya dikenal masyarakat, tetapi juga memiliki kapasitas dalam hal kepemimpinan dan komunikasi sosial.

Di tengah heterogenitas warga Ujung Pandang, pemimpin di tingkat RT/RW diharapkan mampu merangkul semua golongan.

“Ketua RT/RW tidak boleh membeda-bedakan perlakuan kepada warga. Semua harus diperlakukan sama, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun pendidikan,” katanya. 

Lebih lanjut, ia menyampaikan Ketua RT/RW harus menjadi figur yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari warga menengah ke bawah hingga kalangan berpendidikan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), calon Ketua RT maupun RW minimal harus berpendidikan setingkat SMP.

Ketentuan ini, menurut Andi Husni, sangat penting untuk menjamin efektivitas komunikasi serta pemahaman terhadap program-program pembangunan pemerintah.

“Dengan latar belakang pendidikan yang cukup, Ketua RT atau RW bisa mendorong kesadaran warga terhadap pentingnya pendidikan, kesehatan, serta partisipasi aktif dalam pembangunan lingkungan,” katanya.

Ia menambahkan, peran RT/RW dalam pembangunan sumber daya manusia sangat signifikan, meskipun cakupannya relatif kecil.

Pemimpin yang paham pentingnya pendidikan akan lebih mudah mendorong warga untuk terlibat dalam kegiatan positif, seperti posyandu, gotong royong, hingga program pengentasan buta aksara.

“RT dan RW bukan hanya penghubung antara warga dan pemerintah, tapi juga agen perubahan sosial di lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Terkait dengan agenda sosialisasi, beberapa opsi lokasi sedang dikaji, termasuk aula kelurahan, gedung serbaguna, dan fasilitas publik lainnya yang dapat diakses oleh perwakilan dari seluruh kelurahan.

“Sosialisasi ini penting sebagai bagian dari edukasi politik lokal dan penguatan partisipasi warga dalam pemilihan RT dan RW. Jadi kami ingin memastikan tempatnya nyaman, aman, dan mudah dijangkau,” kata Andi Husni.

Pemilihan Ketua RT dan RW dijadwalkan akan digelar Oktober, kendati demikian tahapan awal dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi dan pembentukan panitia pemilihan di masing-masing kelurahan.

Sosok Pemersatu

Warga di Jalan Toddopuli 10, Kecamatan Panakkukang, menaruh harapan besar kepada Ketua RT yang akan terpilih dalam pemilihan mendatang. 

Mereka berharap sosok yang terpilih mampu menghadirkan program kerja yang mendorong interaksi sosial dan kepedulian antarwarga.

Fiyah (25), salah satu warga, menilai interaksi sosial di lingkungannya saat ini masih sangat minim. 

Ia menyebut, warga cenderung tertutup dan jarang bertegur sapa, apalagi berkumpul dalam kegiatan bersama.

“Di lingkungan saya, warga cenderung tertutup. Tidak saling menyapa, apalagi berkumpul. Seperti tidak mau bersosialisasi,” ujar Fiyah, Senin (14/7)

Menurutnya, Ketua RT yang baru perlu menyusun program yang mampu mempertemukan warga secara rutin, seperti kerja bakti atau pengajian. 

Ia menilai kegiatan sederhana seperti itu efektif untuk membangun rasa kebersamaan dan memperkuat silaturahmi.

“Tidak harus kegiatan besar, yang penting ada ruang bagi warga untuk bertemu dan saling berbincang,” tambahnya.

Selain soal kegiatan sosial, Fiyah juga menekankan pentingnya respons cepat Ketua RT dalam menangani masalah lingkungan. Ia berharap Ketua RT bukan hanya memberi janji, tetapi juga menunjukkan aksi nyata.

“Kemarin sempat viral di Jakarta, ada Ketua RT Gen Z yang langsung turun tangan saat ada laporan warga. Harapannya di Makassar juga bisa seperti itu, khususnya di wilayah saya,” ujarnya.

Warga berharap pemilihan Ketua RT tahun ini bisa menghasilkan pemimpin lingkungan yang aktif, terbuka, dan benar-benar hadir dalam kehidupan warga sehari-hari.(*)