Tuntutan 17+8 Deadline, Pengamat Unhas Sebut Keluhan Masyarakat

4. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.

5.  Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

6.  Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru

7.  Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.

8.  Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.

9.  Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

10.  Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

11. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

12. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.

13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).

16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Isi 8 Tuntutan Deadline: 31 Agustus 2026