Rp555 M Belanja Pemkot Makassar Dipangkas, Appi Prioritaskan Stadion, Nakes, dan Guru Pulau

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar disepakati. 

Pemerintah Kota bersama DPRD Makassar telah mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

Rapat Paripurna digelar secara hybrid, online dan offline. 

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Andi Zulkifli hadir secara offline di Ruang Bilateral Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani. 

Beberapa pimpinan DPRD Makassar juga hadir di Balaikota. 

Antara lain Ketua DPRD Makassar Supratman, Wakil Ketua DPRD Andi Suharmika dan Anwar Faruq. 

Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Rahmat Mappatobba ikut mendampingi. 

Nilai APBD yang disepakati R4,8 triliun. 

Adapun rincian pendapatan daerah Rp4,898 triliun. 

Mengalami penurunan sebesar Rp485 miliar atau 9,02 persen dibandingkan dengan target APBD Pokok sebesar Rp5,384 triliun. 

Salah satu komponen pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD di perubahan ditetapkan Rp2, 1 triliun. 

Turun Rp306 miliar dari Rp2,4 triliun target di APBD Pokok. 

Komponen lainnya, pendapatan transfer Rp2,721 triliun lebih. 

Belanja Daerah Pemkot Makassar  direncanakan sebesar Rp5,128 triliun.

Merosot sekitar Rp555 miliar atau 9,77 persen dibandingkan dengan target belanja APBD Pokok sebesar Rp5,684 triliun. 

Adapun rincian belanja terdiri dari belanja operasi Rp4,138 triliun, belanja modal Rp980 miliar, belanja tak terduga Rp10 miliar. 

Dalam APBD perubahan terjadi defisit anggaran sebesar Rp230 miliar. 

Defisit akan ditutupi melalui surplus Pembiayaan Netto. 

Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp230 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0.

Sehingga terdapat surplus pembiayaan netto sebesar Rp294,18 miliar. 

Ketua DPRD Kota Makassar Supratman menyampaikan, ada banyak anggarsn program fisik yang dirasionalisasi dalam APBD Perubahan. 

Penundaan program fisik tersebut dilakukan mengingat keterbatasan melakukan pengerjaan dengan sisa waktu yang tersisa. 

"Pada perubahan ini untuk program-program unggulan pemerintah kota, misalnya untuk seragam gratis, ya pasti kita prioritaskan itu, juga kegiatan-kegiatan non fisik lainnya yang menjadi program unggulan," kata Supratman. 

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan, dokumen R APBD Perubahan kini sudah dah menjadi peraturan daerah. 

Katanya, legislatif dan eksekutif telah menyelesaikan produk hukum yang sangat strategis pada tahun anggaran 2025.

Meskipun pada prosesnya ada tragedi pembakaran Gedung DPRD saat paripurna dilangsungkan, namun itu tidak menyurutkan semangat untuk menyelesaikan kewajiban. 

Diharapkan ini dapat memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Semoga bisa meningkatkan kinerja pemerintah kota Makassar," ujarnya. 

10 Program Prioritas Mulia
Ada 10 program prioritas yang didorong dalam APBD Perubahan. 

Antara lain perencanaan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, meliputi stadion, sekolah, puskesmas, fasilitas penunjang di kepulauan, serta pengembangan sumber daya manusia, hingga peningkatan kesejahteraan guru. 

Pada bidang kesehatan yaitu pemenuhan jaminan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan di pulau. 

Selanjutnya perluasan cakupan layanan jaminan pekerja rentan, urban farming, inkubator center, mengembangkan potensi lokal serta memperbaiki tata kelola dan kebijakan yang tepat.(*)