Prof Qasim Minta Mahasiswa Kembali ke Kampus, Ajak Manfaatkan Teknologi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Guru Besar UIN Alauddin Makassar, Prof Qasim Mahtar, menegaskan kondisi sosial politik Indonesia saat ini tidak bisa dibandingkan dengan era-era sebelumnya. 

Menurutnya, era digital telah mengubah cara masyarakat bergerak dan berinteraksi.

Pendekatan lama, termasuk demonstrasi di jalanan, sudah tidak efektif lagi.

Hal itu disampaikan usai kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini di Indoensia.

Aksi penjarahan, pembakaran fasilitas umum dan demonstrasi tak berujung membuat masyarakat menjadi was-was

Hal itu disampaikan dalam Dialog Forum Dosen dengan tema 'Pemulihan Bangsa' di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Rabu (3/9/2025).

“Saya cukup beruntung sudah berusia 78 tahun sehingga bisa merasakan perubahan zaman yang ekstrem. Sekarang ini era teknologi digital. Cara-cara yang dulu kami lakukan saat mahasiswa, sudah berbeda dengan kondisi sekarang,” kata Prof Qasim.

Ia menyoroti peristiwa kerusuhan yang terjadi di Makassar, aksi massa yang berujung pada pembakaran tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kekuatan yang menguasai teknologi informasi. 

“Kalau rakyat bicara kita bisa menduga, tapi siapa pelakunya tidak bisa ditunjuk kecuali mereka yang menguasai teknologi. Yang rusuh itu bebas karena tidak bisa langsung diidentifikasi,” ungkapnya.

Prof Qasim juga menyinggung dinamika politik nasional sejak era Presiden Joko Widodo hingga kini diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Ia menyebut Prabowo masih mendapat dukungan mayoritas rakyat karena dianggap sebagai kelanjutan dari kebijakan Jokowi.

“Prabowo itu militer, dia merasa Jokowi berjasa besar. Tidak mungkin ada militer yang mengkhianati loyalitasnya. Digitalisasi boleh saja mengaduk-aduk, tapi suara mayoritas tetap ke mereka,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan kelompok-kelompok berideologi anti-Pancasila, anti-demokrasi, dan anti-NKRI masih bergerak secara diam-diam, memanfaatkan era digital. 

“Semua kekuatan berideologi yang sudah digilas di masa lalu masih melakukan kaderisasi. Tapi tanggal 29 kemarin sudah tercium. Presiden juga sudah tahu, tinggal bagaimana menindak tanpa menimbulkan keributan,” ungkapnya.

Prof Qasim juga mengkritik sikap sejumlah guru besar yang kerap mengeluarkan pernyataan politik partisan. 

Menurutnya, hal itu tidak memberi manfaat bagi bangsa. 

“Ada guru besar yang sampai gila-gilaan mendukung capres tertentu. Mana perasaan dan independensi itu? Tidak ada gunanya guru besar kumpul hanya untuk bikin pernyataan politik,” tegasnya.

Karena itu, ia mengajak para akademisi kembali fokus ke kampus dan mendidik mahasiswa agar tidak terjebak dalam aksi-aksi jalanan yang justru bisa dimanfaatkan pihak lain.

“Mari kita kembali ke kampus, mengingatkan mahasiswa untuk berhenti demo. Mereka tidak bisa melawan gerakan digitalisasi yang mengerahkan orang-orang di luar kalangan akademisi. Kalau mahasiswa ikut turun, mereka kalah di lapangan dan hanya jadi bagian dari kerusuhan,” jelasnya.

Ia menutup dengan pesan agar civitas akademika tidak ketinggalan menguasai era baru ini. 

“Presiden sudah bersungguh-sungguh mau memperbaiki bangsa kita. Kita bisa konyol kalau tidak bisa menguasai era digital ini,” tambah dia.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Pangerang Moenta, menegaskan bahwa persoalan bangsa saat ini berakar pada ketimpangan ekonomi yang diperparah oleh praktik demokrasi liberal-kapitalistik. 

“Sesuai temanya, kalau kita bicara pemulihan, berarti negara kita memang sedang tidak sehat. Dari forum dosen insan cita, disimpulkan bahwa sumbu persoalan kita adalah ketimpangan ekonomi yang ditopang oleh ketidakadilan dan inkonsistensi,” kata Prof Pangerang.

Mengutip teori Robert Segment, Prof Pangerang menyebut solusi harus dimulai dari akar masalah. 

“Kalau sumbunya ekonomi, maka harus ada kebijakan ekonomi yang lebih baik. Hukum itu bagian terakhir. Sebelum hukum, yang lebih mendasar adalah sistem demokrasi kita,” ungkapnya.

Ia menyoroti praktik demokrasi di Indonesia yang dinilai jauh dari semangat sila keempat Pancasila. 

“Kita ini lebih mempraktikkan demokrasi liberal-kapitalistik yang bermodal selalu menang dalam pemilu, sehingga wajar setelah terpilih mereka melupakan rakyat. Akhirnya, Pancasila tidak pernah lagi kita singgung ketika bicara demokrasi,” uajrnya.

Menurutnya, sistem pemilu terbuka semakin memperkuat dominasi modal dalam politik. 

Artinya, kata dia, yang terpilih adalah mereka yang paling banyak suara, dan suara itu umumnya dikuasai yang punya modal besar. 

"Di sinilah pakar harus merumuskan kebijakan baru agar bisa diperbaiki,” kata dia.

Prof Pangerang juga mengingatkan kembali gagasan Presiden Prabowo tentang penguatan lembaga perwakilan ke daerah masing-masing.

"Kalau ini dijalankan, lokalisasi masalah bisa diperkecil. Tidak semua dilepas ke masyarakat yang akhirnya terjebak money politics dan kampanye hitam,” ungkapnya.

Ia menegaskan, akar masalah bangsa ini tetap pada ketimpangan ekonomi dan praktik demokrasi liberal. 

“Kalau ekonomi diperbaiki dan demokrasi kita dikembalikan ke jalurnya, hukum akan otomatis lebih berdaya," jelasnuya.

"Kalau tidak, hukum hanya jadi korban dari kebijakan besar yang salah arah, sehingga lahirlah ketidakadilan dan diskriminasi,” tambah dia.

Ia meminta permasalahan ekonomi diperbaiki dan masalah demokrasi di Indoensia harus di tinjau kembali.

"inilah yang mempengaruhi ke hukum sehingga hukum tidak berdaya sehingga timbul ketidak adilan, diskriminasi dan seterusnya, hukum ini hanya dampak dari kebijakan besar tadi ekonomi dan demokrasi," jelasnya.