DPRD Sulsel Hitung Kerugian Akibat Kerusuhan, Termasuk Aset dan Isi Gedung

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Lima hari setelah Gedung DPRD Sulsel dilalap api dalam kerusuhan pada Jumat (29/8/2025) malam, nilai kerugian yang ditimbulkan masih menjadi tanda tanya.

Hingga Rabu (3/9/2025), belum ada pihak yang bisa memastikan besaran kerugian akibat peristiwa tersebut. 

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, menegaskan angka kerugian belum bisa diperkirakan secara sembarangan.

Cicu, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa seluruh nilai kerugian harus dihitung secara detail dan menyeluruh. 

Kerugian yang dimaksud mencakup bangunan, berbagai aset, hingga seluruh isi gedung wakil rakyat. 

Gedung megah di Jl Urip Sumoharjo, Makassar, yang berdiri sejak 1970, kini meninggalkan jejak pilu.

Dinding dan isinya bahkan menghitam akibat api.

Menurut Cicu, pihaknya masih menunggu hasil perhitungan resmi dari pihak berwenang.

Termasuk langkah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel. 

Nantinya, BKAD akan menggandeng appraisal independen untuk menilai kerugian.

“Kerugian kita belum bisa dipastikan. Itu harus dihitung secara independen, karena nilainya tidak hanya bangunan," kata Cicu. 

"Itu termasuk juga isi-isi di dalamnya seperti dokumen, alat elektronik, dan aset lainnya. Jadi harus detail, tidak bisa sembarangan,” jelasnya.

Legislator Partai NasDem itu menegaskan, dirinya tidak ingin berspekulasi terkait angka kerugian.

Sebab setiap pernyataan yang keluar bisa dijadikan acuan dalam proses pembangunan kembali gedung tersebut.

“Saya tidak berani mengeluarkan angka karena itu akan jadi dasar dalam perencanaan pembangunan kembali. Kalau salah, justru bisa merugikan kita sendiri. Jadi kita tunggu hasil penilaian resmi,” tegasnya.

Cicu juga menjelaskan, kebakaran malam itu tidak hanya menghanguskan hampir seluruh bagian gedung.

Namun juga meluluhlantakkan peralatan kerja anggota dewan. 

Mulai dari perangkat elektronik, arsip, hingga fasilitas ruang sidang.

“Kita tidak bisa hanya menaksir bangunannya saja. Semua yang ada di dalam juga harus dihitung dengan teliti. Jadi memang ini butuh waktu,” tambahnya.

Selain itu, Cicu mengakui saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Sehingga aktivitas dewan di lokasi belum bisa dilakukan.

Meski begitu, DPRD Sulsel tetap menjadwalkan agenda-agenda penting.

Untuk sementara, rapat paripurna APBD Perubahan 2025 akan digelar pada Senin mendatang.

“Kami akan maksimalkan kegiatan kedewanan. Selain rapat fisik, kami juga memanfaatkan Aplikasi Zoom secara virtual, sambil menunggu kantor sementara diputuskan,” kata Cicu.

Ia menambahkan, selain opsi penggunaan Ruang Pola Kantor Gubernuran untuk rapat paripurna, sejumlah aset Pemprov Sulsel juga dipertimbangkan sebagai kantor sementara. 

Seperti Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Dinas PU.

Selain itu, DPRD Sulsel juga menyiapkan langkah darurat berupa pemasangan tenda di sekitar gedung yang terbakar. 

Tenda itu dibangun sementara untuk menginventarisasi sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan.

“Iya, rencananya kita akan pasang tenda. Bukan untuk berkantor, tapi untuk menaruh sementara barang-barang yang tersisa sambil menunggu kantor pengganti,” ujar Cicu.

Namun, rencana itu masih tertahan karena pihak kepolisian masih melakukan olah TKP.

Sehingga sejauh ini belum ada aktivitas berarti yang bisa dilakukan.

Meski menghadapi keterbatasan sarana, para legislator tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.

“Kami akan terus bekerja. DPRD Sulsel tetap ada untuk rakyat,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, menyampaikan butuh waktu lama gedung dewan ditempati berkantor. 

Olehnya, pihaknya akan melibatkan tim peneliti dari Universitas Hasanuddin (Unhas). 

Tim ini akan mengkaji kelayakan struktur bangunan pasca kebakaran.

“Kalau hasil penelitian menyatakan masih layak, dua sampai tiga bulan ke depan kita bisa kembali gunakan gedung tersebut," kata Fauzi. 

"Tapi kalau tidak memungkinkan, tentu kita akan fokus menggunakan kantor sementara,” tambah Fauzi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengakui kondisi saat ini belum kondusif.

Sehingga aktivitas perkantoran tidak berlangsung normal. 

Meski begitu, Fauzi menegaskan fungsi pengawasan dewan tetap berjalan.

“Yang jelas fungsi pengawasan tetap kami lakukan,” katanya.

Terkait peristiwa pembakaran gedung parlemen, Fauzi menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. 

Menurutnya, semua CCTV di kawasan gedung akan diperiksa untuk mengetahui siapa saja pelakunya.

Biarlah aparat yang menangani kasus ini. Yang terpenting, mari kita bersama menjaga Sulsel, tanah yang kita cintai,” tegasnya.