Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Belanja Modal Pemkot Makassar Terkoreksi Rp496 Miliar, Proyek Karebosi Dihapus di Perubahan

Belanja modal Pemkot Makassar semula Rp1,477 trilun turun signifikan menjadi Rp980,28 miliar.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM/Siti Aminah
APBD MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin diwawancara di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Rabu (3/9/2025). Pemerintah Kota Makassar mengkoreksi beberapa alokasi anggaran dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar mengkoreksi beberapa alokasi anggaran dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Salah satu komponen yang diusulkan terkoreksi ialah belanja modal. 

Belanja modal merupakan alokasi belanja yang meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, hingga aset. 

Belanja modal Pemkot Makassar semula Rp1,477 trilun turun signifikan menjadi Rp980,28 M. 

Alokasinya dupangkas Rp496,83 miliar atau 33,64 persen. 

Rencana penyesuaian belanja modal ini mendapat respon dari seluruh Fraksi di DPRD Makassar

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Makassar Fahrizal Arrahman Husain menyampaikan, jika belanja modal dipangkas dikhawatirkan terjadi kesenjangan antara program dan alokasi anggaran. 

Menurut Fraksi PKB, masalahnya terletak pada tiga aspek utama. 

Baca juga: Defisit Rp300 Miliar, APBD Makassar 2025 Rp5,7 Triliun

Pertama, penurunan belanja modal dan kaitannya dengan program infrastruktur. 

Kata Fahrizal, peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dan fasilitas pemerintahan  modern sebagai prioritas, sementara realitanya, belanja modal justru dipangkas Rp496,83 miliar

"Jika belanja modal turun, maka program infrastruktur kemungkinan besar akan tertunda," ujarnya. 

Dampaknya berpotensi memengaruhi proyek strategis seperti perbaikan jalan, drainase, sekolah, dan fasilitas, kesehatan.

Lanjut Fahrizal, korelasi antara anggaran dan program prioritas tidak sepenuhnya kuat. 

Ada gap yang signifikan antara wacana kebijakan dan dukungan fiskal, terutama pada sektor infrastruktur, perlindungan sosial, dan mitigasi bencana. 

Juru bicara Fraksi Nasdem Makassar, Syaiful juga menyampaikan hal sama. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved