Aliran KUR Luwu Timur Tembus Rp620 Miliar, BRI Tertinggi Capai Rp405,80 Miliar

Menurut dia, tim pendamping akan  memanfaatkan momen kunjungan ke pelaku UMKM tersebut untuk memastikan dana KUR digunakan sesuai proposal usaha yang diajukan.

“Di sela-sela kunjungan, tentu kita kontrol dan pastikan KUR yang mereka dapatkan benar-benar sesuai kebutuhannya. Jangan sampai dipakai untuk konsumsi,” ungkapnya.

Pengawasan ini, lanjut Senfry, juga menjadi krusial di tengah maraknya judi online alias judol

Judol menyasar berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali pelaku usaha kecil.

“Kalau tidak dikontrol, ini bahaya. Kita khawatirnya justru mengarah ke judi online,” ujarnya.

Selain pengawasan dari pemerintah daerah, perbankan penyalur KUR juga memiliki pendamping masing-masing.

Kata Senfry, tantangannya kini adalah memperkuat koordinasi antara dinas dan pihak bank agar pengawasan berjalan seiring.

“Teman-teman perbankan juga punya pendamping. Tinggal kita mantapkan lagi koordinasinya. Idealnya mungkin tiga bulan sekali kita lakukan kontrol bersama,” bebernya.

Ia menegaskan, tujuan akhir penyaluran KUR bukan sekadar terserapnya anggaran, melainkan mendorong UMKM naik kelas. 

Karena itu, aspek peningkatan kualitas usaha juga menjadi perhatian dalam pendampingan.

“Kita tidak hanya lihat soal pembiayaan, tapi juga bagaimana UMKM bisa naik kelas. Misalnya dari sisi produksi, pengemasan, sampai kelengkapan seperti label halal,” ujarnya.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih didominasi segmen mikro.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) mencatat, hingga 31 Desember 2025, KUR Mikro mencapai Rp13,18 triliun.

Angka itu setara 78,28 persen dari total penyaluran KUR, dengan jumlah debitur 262.941 orang.

Sementara KUR Kecil tercatat sebesar Rp3,339 triliun.