Program Koperasi Desa di Luwu Tersendat, Kadis Koperasi: Gen Z Harus Terlibat

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Program Kredit Usaha Rakyat melalui Koperasi Desa Mandiri Produktif (KDMP) mulai berjalan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Namun, hingga kini baru KDMP Bonelemo yang aktif beroperasi dari total 227 desa dan kelurahan.

Sebagian besar lainnya masih dalam tahap proses.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Luwu, Rahimullah, menjelaskan penyaluran dana dilakukan melalui Bank Himbara seperti BNI dan BRI.

Setiap desa telah mendapat jatah bank penyalur sesuai kesepakatan.

“Semua dipantau ketat. Dana ini wajib dipinjam melalui bank, dengan plafon maksimal Rp3 miliar. Tidak menutup kemungkinan dana desa bisa dijadikan jaminan,” jelasnya kepada Tribun-Timur.com, Rabu (24/9/2025).

Menurutnya, peluang besar terbuka bila pengurus KDMP mampu mengelola dana secara kreatif.

Baca juga: Koperasi Merah Putih Battang Palopo Masih Tunggu Juknis

“Kalau pengelolaan bagus, dana akan kembali ke desa dengan kontribusi minimal dua persen. Ini bisa jadi penggerak ekonomi desa,” ujarnya.

Rahimullah menekankan tantangan utama ada pada kapasitas pengurus koperasi.

Digitalisasi menjadi hal penting agar pengelolaan lebih transparan dan adaptif.

“Kalau hanya dikelola orang tua, sulit mengikuti perkembangan. Karena itu, generasi muda, terutama Gen Z, harus ikut dilibatkan,” tambahnya.

Enggan Ajukan Pinjaman Bank

Alih-alih mengajukan pinjaman ke bank seperti yang dibuka pemerintah pusat, KDMP Bonelemo memilih mengandalkan modal gotong royong warga.

Ketua KDMP Bonelemo, Yudi, menilai bunga pinjaman perbankan terlalu memberatkan bagi koperasi yang baru berdiri.

“Bunga bank enam persen per tahun itu besar sekali. Kalau pinjam Rp180 juta, bunganya saja sudah harus kami setor, belum cicilannya. Itu yang bikin kami berpikir,” katanya.

Bangunan kantor KDMP disewa di Bonelemo dengan biaya Rp3,5 juta per tahun, sekaligus difungsikan sebagai gudang.

Pembayaran sementara masih ditanggung BumDes, dan diharapkan tahun depan bisa diambil alih koperasi jika sudah menghasilkan keuntungan.

Sebagai alternatif, koperasi membuka ruang investasi bagi masyarakat.

Dari skema ini, KDMP berhasil mengumpulkan dana awal Rp22 juta untuk membeli dua ton beras dari Bulog sebagai stok perdana.

Sejak diluncurkan pekan lalu, beras SPHP dari Bulog dengan harga Rp55 ribu per karung 5 kilogram langsung laku keras.

Dari jatah dua ton per minggu, 1,5 ton sudah habis dalam tiga hari.

Distribusi dilakukan melalui kemitraan dengan warung-warung desa.

Harga jual Rp60 ribu per karung, lebih rendah dari harga pasar Rp62.500.

“Kami lebih terbuka pada investasi masyarakat. Selain mengurangi beban bunga, hasil usaha ini nantinya bisa dibagi secara adil. Prinsipnya, kalau koperasi untung, warga juga ikut merasakan,” jelas Yudi.

KDMP Bonelemo saat ini memiliki 47 anggota resmi.

Mereka telah membayar iuran pokok Rp50 ribu sekali, dan iuran wajib Rp10 ribu per bulan.

“Ini seperti menabung. Semakin sering transaksi, akan ada SHU di akhir tahun,” beber Yudi.

 Bupati Luwu Apresiasi Inisiatif Bonelemo

Bupati Luwu, Patahuddin, yang meresmikan KDMP Bonelemo, menilai inisiatif ini sebagai contoh keberanian desa membangun ekonomi secara mandiri.

“Saya apresiasi semangat gotong royong masyarakat Bonelemo. Kalau dikelola baik, koperasi ini bisa jadi role model untuk desa-desa lain,” ujarnya.

Kepala Desa Bonelemo, Baso, menambahkan koperasi ini lahir dari dukungan kolektif masyarakat.

Dana desa hanya digunakan untuk mendukung administrasi, sementara operasional ditopang iuran dan investasi warga.

Saat ini KDMP menargetkan seluruh warga desa, sekitar 400 orang, menjadi anggota.

“Kami percaya koperasi adalah institusi ekonomi paling penting di desa. Kalau koperasi sehat, beban kepala desa jauh lebih ringan karena sebagian besar urusan ekonomi masyarakat bisa ditangani lewat koperasi,” akunya.

Ke depan, KDMP tidak hanya akan mengelola beras, tetapi juga berencana menangani distribusi LPG agar kebutuhan dasar masyarakat lebih terjangkau dan stabil di tingkat desa. (*)