Karemuddin: DPR RI Makin Jauh dari Rakyat!

TRIBUN-TIMUR.COM, LUTRA – Wakil Ketua I DPRD Luwu Utara, Karemuddin, kritik pedas sikap sejumlah anggota DPR RI berjoget di tengah meningkatnya penolakan publik terkait kenaikan gaji dan tunjangan dewan.

Menurut politisi PAN itu, yang disesalkan bukan soal kenaikan gaji, tetapi sikap wakil rakyat pusat dinilai tidak punya empati terhadap keresahan masyarakat.

“Naik gaji bukan hal luar biasa. Yang luar biasa itu kenapa sampai joget-joget,” tegas Karemuddin saat diwawancarai Tribun-Timur.com, Sabtu (30/8/2025).

Rakyat Makin Jauh dari DPR RI

Karemuddin menilai jarak antara rakyat dan anggota DPR RI semakin lebar.

Padahal, suara rakyat seharusnya bisa langsung tersampaikan ke pusat melalui wakilnya.

“Selama ini di pusat, apa yang mereka lakukan buat daerah? Ditemui susah, datang ke daerah juga malas. Yang dianggap suaranya cuma yang pilih dia, padahal banyak yang tidak pilih dia tapi ikut menentukan,” ujarnya.

Ia mencontohkan pengalamannya di Dapil Rampi, Luwu Utara.

Meski hanya memperoleh suara kecil di wilayah itu, Karemuddin tetap merasa berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Alangkah jahatnya saya kalau tidak menganggap itu suara saya walau bukan pendukung. Kan perjuangan bersama, bukan pribadi. Itu yang hilang hari ini pada teman-teman dewan di pusat,” ucapnya.

Beban Berat DPRD Kabupaten

Karemuddin menyebut posisi DPRD kabupaten semakin berat karena harus menampung aspirasi rakyat sering kali tidak sampai ke tingkat provinsi maupun pusat.

“DPRD kabupaten itu berat, dinda. Dia rawat daerah, provinsi, dan pusat. Mereka di sana jangan datang, ditelepon saja tidak,” ungkapnya.

Ia juga mengaku jarang diajak komunikasi oleh anggota DPR RI dari dapil yang sama.

“Saya sebagai ketua DPD PAN dan dewan daerah, mana pernah ditanya dewan pusat kami, apa aspirasi kami buat daerah. Padahal di media sosial kami selalu suarakan, tapi tidak pernah digubris. Ditelepon pun tidak,” kesalnya.

Karemuddin menegaskan demokrasi seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan pusat pengambil kebijakan.

“Kepercayaan publik itu tergantung bagaimana para wakil rakyat merawat pemilihnya. Saya pastikan kewajiban saya sebagai wakil rakyat jalan sesuai janji politik saya,” pungkasnya.

Baca juga: Enam Fraksi di DPRD Luwu Utara Sepakat Tolak Kenaikan Gaji DPR RI

Demonstrasi Meluas ke DPRD Lutra

Titik demonstrasi meluas hingga ke Kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, di Jl Simpurusiang No 26, Kecamatan Masamba.

Aksi dipicu penolakan masyarakat terhadap tunjangan rumah anggota DPR RI yang mencapai Rp50 juta.

Kondisi makin memanas setelah meninggalnya Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online dilindas kendaraan taktis Brimob di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.

Massa menggeruduk Kantor DPRD Luwu Utara sekitar pukul 14.30 Wita dan bubar menjelang waktu salat magrib.

“Sama tuntutan yang di pusat. Kurang lebih ada 100 orang,” jelas Kabag Umum Sekretariat DPRD Luwu Utara, Musbar, kepada Tribun-Timur.com, Sabtu (30/8/2025).

Musbar menyebut Bupati Andi Abdullah Rahim dan Ketua DPRD Husain menemui massa di Sekretariat HMI Cabang Luwu Utara.

Wakil Ketua I DPRD Luwu Utara, Karemuddin, menilai penyampaian aspirasi sah dalam sistem demokrasi.

“Rakyat punya hak menyampaikan aspirasinya, itu dilindungi undang-undang. Jadi selama itu aspirasi rakyat, sah dan wajar,” jelas politisi PAN itu.

Ia menambahkan, memaksimalkan fungsi legislasi dan mendengar aspirasi rakyat menjadi kekuatan anggota dewan dalam merawat kepercayaan publik.

“Saya sadar betul menjalankan apa yang jadi kewajiban saya sebagai wakil mereka. Silakan tanya pendukung saya, adakah yang tidak puas. Kalau mereka kecewa sama saya sebagai wakilnya, 24 jam saya siap datangi,” bebernya.

“Jadi kepercayaan publik itu tergantung bagaimana para wakil rakyat merawat pemilihnya,” tambahnya.

Karemuddin kembali menyesalkan sikap anggota DPR RI yang berjoget saat tuntutan masyarakat memuncak.

“Terkait DPR RI, kami juga kecewa. Naik gaji bukan hal luar biasa, yang luar biasa itu kenapa pakai joget-joget,” akunya.

Enam Tuntutan Disepakati

Demonstrasi berhasil mendesak Bupati Lutra, Ketua DPRD, dan enam fraksi menandatangani surat pernyataan.

Ketua DPRD Luwu Utara, Hamka, menyikapi tuntutan aliansi mahasiswa dan masyarakat Luwu Utara (Amar).

Enam poin disepakati.

“Surat keputusan ini akan kita tembuskan ke pusat,” jelasnya.

Isi surat keputusan:

Menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR

Mengutuk arogansi wakil rakyat yang merendahkan martabat rakyat

Menuntut keadilan dan kepedulian terhadap insiden ojol yang dilindas

Mengingatkan agar DPR tunduk pada semangat Inpres Nomor 1 Tahun 2025, bukan melawan arah kebijakan negara

Menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi

Membebaskan seluruh massa demonstrasi yang ditahan tanpa syarat. (*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana