PHK di Sulsel Tinggi, Sektor Ritel hingga Konstruksi Dinilai Rentan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai menjadi sinyal bahwa struktur ekonomi daerah masih rentan terhadap perlambatan usaha dan efisiensi perusahaan.

Data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK di Sulsel pada periode Januari sampai April 2026 mencapai 360 orang.

Angka tersebut menempatkan Sulsel di posisi ke-10 nasional berdasarkan data peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr Rendra Anggoro, mengatakan, banyak sektor usaha saat ini dinilai menghadapi tekanan biaya operasional.

Juga banyak sektor mengalami penurunan daya beli masyarakat, serta perubahan pola bisnis yang semakin digital dan otomatis.

“Sulsel masuk 10 besar tetap menjadi alarm bahwa pasar kerja daerah belum benar-benar kuat,” kata Rendra, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Minggu (10/5/2026).

Rendra menjelaskan, dampak PHK paling besar dirasakan kelompok pekerja menengah ke bawah.

Penurunan pendapatan rumah tangga, kata dia, berpotensi melemahkan konsumsi masyarakat dan memperlambat perputaran ekonomi daerah.

“Ketika pendapatan rumah tangga turun, konsumsi ikut melemah dan perputaran ekonomi daerah ikut melambat,” jelasnya.

Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar itu juga memprediksi sejumlah sektor masih rentan mengalami tekanan dalam waktu dekat.

Baca juga: Apindo Sebut Ekonomi Global Penyebab Sulsel 10 Besar Daerah PHK Terbesar di Indonesia

Di antaranya perdagangan ritel, konstruksi, industri pengolahan, hingga usaha jasa yang bergantung pada konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, investasi di Sulsel dinilai terus mengalami pertumbuhan.

Namun, Rendra menilai kualitas investasi masih menjadi tantangan utama karena mayoritas investasi bersifat padat modal dibandingkan padat karya.

“Nilai investasinya besar tetapi penyerapan tenaga kerjanya tidak terlalu tinggi,” sebutnya.

Selain itu, konektivitas industri hulu dan hilir di Sulsel dinilai belum cukup kuat sehingga efek penggandanya terhadap ekonomi lokal belum maksimal.

Rendra pun meminta pemerintah daerah agar lebih fokus menciptakan ekosistem kerja jangka panjang, bukan sekadar mengejar angka investasi masuk.

Menurutnya, sektor UMKM, industri pangan, perikanan, pertanian modern, ekonomi digital, logistik, hingga pariwisata masih sangat potensial menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Namun, ia menekankan sektor-sektor tersebut membutuhkan dukungan serius.

Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan sumber daya manusia, hilirisasi produk, hingga kepastian regulasi.

“Ke depan, yang paling penting bukan hanya menarik investor datang, tetapi memastikan investasi itu benar-benar membuka lapangan kerja yang stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulsel,” jelasnya.

Baca juga: Disnaker Sidrap Fasilitasi Pencairan JKP Bagi Karyawan Terkena PHK

Sebelumnya, Ketua Apindo Sulsel, Suhardi mengatakan, PHK yang terjadi bukan disebabkan ketidakmampuan dunia usaha mempertahankan pekerja, melainkan dampak berantai dari situasi global.

“Banyak persoalan berdampak, mulai dari politik, ekonomi global, perang, semuanya berpengaruh,” kata Suhardi, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Minggu (10/5/2026).

Suhardi menyebut sektor yang paling terdampak PHK di Sulsel meliputi pertambangan, perhotelan, pertanian, perdagangan, hingga sektor jasa dan pariwisata.

Menurutnya, sektor-sektor tersebut masih berpotensi menghadapi tekanan sepanjang 2026.

Apalagi jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dapat memicu kenaikan biaya logistik dan berdampak langsung pada rantai distribusi perdagangan.(*)