PAN Blak-blakan Dukung Wacana Pilkada Lewat DPRD, Keputusan Final Tunggu 2026

Wacana Pilkada melalui DPRD kembali mencuat seiring evaluasi terhadap tingginya biaya politik dan potensi konflik sosial dalam pemilihan langsung. 

Mekanisme pemilihan lewat DPRD dinilai dapat menjadi alternatif untuk menjaga stabilitas politik nasional.

Terlebih, pemilihan langsung dinilai memicu tingginya biaya politik, suburnya praktik politik uang, serta memperdalam polarisasi di tengah masyarakat.

Meski demikian, Chaidir menegaskan PAN akan tetap mengikuti seluruh proses konstitusional yang ditetapkan negara. 

Ia meminta semua kader dan masyarakat menunggu keputusan resmi pemerintah dan DPR terkait perubahan undang-undang Pilkada.

“Kita tunggu saja prosesnya. PAN siap mengikuti aturan apa pun yang diputuskan secara sah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Ketua Golkar Sulsel Muhidin M Said menyatakan peluang pemilihan gubernur melalui mekanisme DPRD mencapai 90 persen. 

Ia juga menyebutkan adanya arahan untuk melakukan kajian terkait efektivitas dan efisiensi sistem pemilihan kepala daerah.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin konsolidasi besar Partai Golkar se-Sulsel di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Makassar, Selasa (23/12/2025) sore.

“Kalau boleh dikata, untuk pemilihan gubernur ke depan itu sudah 90 persen melalui DPRD,” ujar Muhidin di hadapan kader beringin.

Menurutnya, perubahan sistem pemilihan kepala daerah menjadi keniscayaan seiring besarnya tantangan politik dan beban anggaran yang dihadapi daerah maupun negara. 

“Partai Golkar dan seluruh partai politik ke depan menghadapi tantangan besar. Bisa jadi ada pergeseran cara pemilihan, baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Sistem pemilihan kita kemungkinan besar akan berubah,” jelasnya.

Muhidin menambahkan, Presiden Prabowo Subianto secara khusus mempercayakan Partai Golkar menyusun kajian terkait arah baru sistem pemilihan kepala daerah. 

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, disebutnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.

Selain menjaga stabilitas politik, pertimbangan utama perubahan sistem adalah tingginya biaya pilkada yang membebani fiskal daerah.