Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Dana Transfer Dipangkas

Sosok Ketua DPRD Gowa Ramli Rewa, Geram Sampai Adukan Pemangkasan TKD ke Asosiasi DPRD se-Indonesia

Tayang: Selasa, 14 Oktober 2025 21:14 WITA | Diperbarui: Selasa, 14 Oktober 2025 21:47 WITA

Editor: Muh Hasim Arfah

lihat foto

DPRD Gowa

RAMLI REWA GERAM-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gowa, Ramli Rewa ketika menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Oleh Tim Divisi Humas Polri di Baruga Ahmad Huzaen Pesantren Sultan Hasanuddin, Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng, September 2025 lalu. Ramli Rewa ikut geram atas pemotongan Dana Transfer Daerah (TKD).

Baca Selanjutnya:

Pemerintah Pusat Potong Dana Transfer Makassar Rp500 M, Legislator PKS: BUMD Harus Kerja Maksimal

Sebelumnya Ramli adalah legislator DPRD Gowa dari Partai PDI Perjuangan (2009-2018).

Ia menanggalkan kursinya di DPRD Gowa setelah berpindah partai ke PPP pada September 2018 lalu.

Tolak PBB Naik

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Ramli Rewa, menyampaikan pernyataan keras menentang wacana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayahnya.

Ramli Rewa menyatakan kesiapan untuk mengorbankan posisinya demi memastikan tidak ada kenaikan tarif pajak pada tahun ini.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Ramli Rewa sebagai respons tegas terhadap kemungkinan adanya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengatur kenaikan pajak di Gowa.

"Saya orang yang paling pertama tidak akan setuju jika tahun ini ada Perda pajak yang dinaikkan di Kabupaten Gowa," ujar Ramli Rewa, Rabu (3/9/2025), setelah menerima rombongan demonstrasi mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus.

Di hadapan ratusan demonstran yang menyuarakan aspirasi penolakan kenaikan pajak, Ramli Rewa berkomitmen untuk berdiri di garda terdepan menolak kebijakan tersebut.

Ia secara eksplisit menyanggupi untuk melepaskan jabatannya sebagai Ketua DPRD apabila desakan kenaikan PBB-P2 tetap dipaksakan.

“Kalau perlu jabatan saya, saya pertaruhkan apabila tetap dipaksakan untuk menandatangani Perda Pajak untuk tahun ini,” tegasnya, menggarisbawahi komitmennya untuk membela kepentingan rakyat Gowa agar terhindar dari beban pajak yang lebih berat.

Pernyataan berani ini memperkuat posisi DPRD Gowa yang menolak mengikuti tren kenaikan pajak properti seperti yang dilaporkan terjadi di beberapa daerah lain.

Ramli Rewa memastikan bahwa selama kepemimpinannya, ia tidak akan memberi persetujuan terhadap regulasi pajak yang memberatkan masyarakat.