Transfer Daerah Luwu 2026 Dipangkas Rp225 Miliar, Pembangunan Fisik Terancam

Seperti gaji aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Yang jelas belanja wajib harus dipenuhi dulu, baru kita beranjak menyesuaikan pada program yang lain, seperti belanja operasional dinas," bebernya.

Sebagai respons cepat, Sarto menambahkan, BKAD akan segera menggelar pertemuan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pertemuan ini untuk membahas penyesuaian program dan kegiatan imbas dari pemangkasan anggaran ini.

Sementara itu, untuk tahun anggaran 2025, Sarto memastikan pos-pos belanja strategis, termasuk pembayaran gaji tenaga honorer, masih aman.

"Untuk gaji honorer tahun 2025 kita sudah plot anggarannya dalam satu tahun ini, jadi akan dibayarkan," jelasnya.

Pembangunan Fisik Terancam

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Luwu, Ikhsan Asaad menyampaikan kekhawatirannya.

Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima pagu indikatif anggaran untuk tahun 2026.

Ketiadaan kepastian ini menghambat proses perencanaan dan penentuan program prioritas.

"Seharusnya sudah ada (pagu anggaran) untuk persiapan 2026, sehingga bisa diketahui yang mana jadi prioritas," ujarnya.

Ia tidak menampik, penurunan drastis alokasi TKD akan sangat berpengaruh pada program-program pembangunan fisik yang menjadi kewenangan dinasnya.

"Pasti akan berdampak," katanya.(*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana