Profesor Gizi: Karena Banyak Berburu Margin, Makan Bergizi Gratis Berubah Jadi Makan Beracun Gratis

Prof Aminuddin juga menyoroti standar lokasi dan fasilitas dapur MBG. Seharusnya, kata dia, dapur tidak boleh dekat TPA, saluran limbah, atau area yang memicu lalat.

Bangunan pun wajib memiliki dinding rata, atap kuat, ventilasi cukup, serta fasilitas sanitasi memadai.

“Pertanyaannya, sudahkah semua itu dipenuhi? Kalau tempatnya tidak layak, bagaimana mungkin makanannya bisa aman?” imbuh Ketua Umum Persatuan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) periode 2022–2026 itu.

Selain itu, ia menilai BGN tidak melibatkan cukup banyak tenaga ahli gizi.

Dari 10 pejabat teras, tidak satu pun berlatar belakang ilmu gizi.

Baca juga: Sejumlah Siswa Keracunan, Kepala Badan Gizi Nasional Ternyata Ahli Serangga Bukan Gizi

Bahkan, Kepala BGN Dadan Hindayana adalah akademisi IPB dengan keahlian serangga.

“Butuh ahli gizi, butuh dokter. Kalau diisi orang yang bukan bidangnya, wajar kalau banyak masalah,” tegasnya.

Kepala BGN dijabat akademisi IPB, Dadan Hindayana, yang merupakan spesialis entomologi atau ilmu serangga.

Ia menamatkan studi magister di Bonn, Jerman, dan meraih doktor di Leibniz Universität Hannover.

Posisi wakil kepala diisi oleh tiga nama dari latar belakang berbeda: Sony Sonjaya, perwira tinggi Polri berpangkat Brigjen; Nanik S Deyang, wartawan sekaligus pegiat sosial-politik; serta Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, purnawirawan militer yang juga dikenal sebagai kader Gerindra.

Baca juga: Sejumlah Siswa Keracunan, Kepala Badan Gizi Nasional Ternyata Ahli Serangga Bukan Gizi

Jajaran berikutnya juga didominasi purnawirawan TNI/Polri dan birokrat.

Sarwono (Brigjen Purn) menjabat Sekretaris Utama, sementara Jimmy Alexander Adirman (Brigjen Purn) dipercaya sebagai Inspektur Utama.

Di level deputi, Tigor Pangaribuan yang berkarier di bidang sumber daya manusia (HR) memegang posisi Deputi Sistem dan Tata Kelola.

Kemudian ada Suardi Samiran (Brigjen Purn) di Deputi Penyediaan dan Penyaluran, Dadang Hendrayudha (Mayjen Purn) di Deputi Pemantauan dan Pengawasan, serta Nyoto Suwignyo, birokrat Kemendagri bergelar doktor IPDN, di Deputi Promosi dan Kerja Sama.

Menurut Aminuddin, ide MBG sejatinya luar biasa karena angka sarapan anak Indonesia masih rendah.

Namun pelaksanaan harus profesional, bukan politis.

“Ini soal kesehatan, soal nyawa. Jangan jadikan makanan sebagai komoditas politik. Jika salah kelola, taruhannya kehidupan,” katanya menandaskan.(*)