Tri Sulkarnain: Pemekaran Kecamatan Biringkanaya Makassar Akan Berdampak Dapil Legislator

Ada tiga indikator utama yang menjadi dasar pertimbangan, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau mau pemekaran, yang pertama dilihat itu jumlah penduduk, kemudian luas wilayah, dan yang ketiga soal pelayanan," ucapnya.

Eks Sekretaris Camat Tallo ini menambahkan "Kasihan kalau pelayanan terlalu jauh. Kita sekarang sudah masuk era keterbukaan, pelayanan harus cepat. Jangan sampai persoalan kecil membesar hanya karena akses pelayanan terlalu jauh,".

Secara regulasi, syarat pemekaran kecamatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2018

Berdasarkan ketentuan itu, setiap kelurahan yang akan menjadi bagian dari kecamatan baru wajib memiliki penduduk 4.000 jiwa atau 800 KK.

Selain aspek kependudukan, luas wilayah juga menjadi indikator penting.

Wilayah calon kecamatan baru harus memiliki luas minimal 10 kilometer persegi dan minimal terdiri atas 5 desa atau kelurahan.

Selain itu, usia kecamatan induk yang akan dimekarkan harus telah mencapai minimal lima tahun sejak pembentukan terakhir.

Dengan jumlah penduduk hampir 200 ribu jiwa, Biringkanaya dinilai sangat memenuhi kriteria. 

Selain itu, dari total 15 kecamatan di Kota Makassar, Biringkanaya juga tercatat sebagai kecamatan dengan luasan wilayah paling besar.

Meski demikian, pemekaran belum bisa langsung direalisasikan. 

Pemerintah kota terlebih dahulu akan melakukan kajian mendalam melalui penelitian dan survei kelayakan.

“Pemekaran ini butuh penelitian dan survei, layak atau tidak. Makanya nanti kita akan bekerja sama dengan Brida untuk melakukan survei kelayakan,” katanya.