KPK dan ACC Sulawesi Latih Mahasiswa Antikorupsi, Soroti Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

Ringkasan Berita:

• KPK dan ACC latih mahasiswa UMI kawal antikorupsi
• Survei SPI 82 persen Pemprov rentan korupsi akibat lemahnya tata kelola PBJ
• 67 persen Pemkab/Pemkota rentan korupsi

‎TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong keterlibatan generasi muda dalam upaya pencegahan korupsi melalui Pelatihan Youth Integrity Center (YIC) di Kota Makassar.

‎Kegiatan tersebut digelar KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat bekerja sama dengan Anti Corruption Committee (ACC), Sabtu-Minggu (25-26/4/2026).

‎Pelatihan berlangsung di Aula Prof dr H Abd Razak Datu, Fakultas Kedokteran Kampus 2 Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar.

‎Program ini menjadi bagian dari pendidikan antikorupsi yang menyasar kalangan muda sebagai agen perubahan di tengah masih tingginya kasus korupsi di Indonesia.

‎Dalam sambutannya, Pelaksana Harian Direktur Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardika Sumarto, menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dinilai masih rawan praktik korupsi.

‎Ia menyebut, Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan sebanyak 82 persen pemerintah provinsi dan 67 persen pemerintah kabupaten/kota berada dalam kategori rentan korupsi akibat lemahnya tata kelola PBJ.

‎“Data KPK juga mengungkapkan bahwa hampir 90 persen perkara korupsi yang disidangkan berkaitan dengan sektor ini,” ujarnya.

‎Dion menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa harus menjadi perhatian bersama, termasuk dengan melibatkan masyarakat luas.

‎Sementara itu, Direktur ACC Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun, mengungkapkan bahwa di Sulawesi Selatan sektor PBJ menjadi penyumbang kasus korupsi terbesar.

‎Ia menjelaskan, berdasarkan catatan akhir tahun ACC Sulawesi, sepanjang 2024 terdapat 73 perkara dari total 120 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar berasal dari sektor tersebut.

‎“Angka ini menunjukkan perlunya pengawasan publik yang lebih kuat, termasuk dari kalangan muda,” katanya.

‎Wakil Rektor II UMI, Zakir Sabara, menegaskan bahwa korupsi bukan hanya persoalan sistem dan hukum, tetapi juga menyangkut integritas manusia.

‎“Kita tidak cukup hanya memperbaiki sistem. Selama manusianya tidak disiapkan, korupsi akan selalu menemukan jalannya,” tegas Zakir.

‎Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu memahami proses pengadaan barang dan jasa publik secara komprehensif, sekaligus aktif melakukan pemantauan dan advokasi di lingkungan masing-masing.

‎Kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat budaya antikorupsi sejak dini serta membangun generasi muda yang kritis, berintegritas, dan berani mengawal penggunaan anggaran publik.