Kaji Hak Angket Era Gubernur Nurdin Abdullah, Azhar Arsyad: Lemah Implementasi dan Efektivitas

Ringkasan Berita:

• Azhar Arsyad menyimpulkan hak angket DPRD provinsi memiliki kekuatan hukum yang kuat secara normatif dan formal, namun lemah dalam aspek implementasi dan efektivitas. 
• Hak angket pada hakikatnya merupakan hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Sulawesi Selatan, Azhar Arsyad meraih gelar Doktor Hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. 

Dalam disertasinya, Azhar mengkaji penggunaan hak angket DPRD yang mencuat pada masa pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah Andi Sudirman. 

Penelitian tersebut bertolak dari pengalaman empiris serta dinamika pengawasan legislatif terhadap jalannya Pemprov Sulsel saat itu.

Kajian tersebut dituangkan dalam disertasi berjudul “Hakikat Hak Angket DPRD Provinsi dalam Pengawasan Pemerintahan di Wilayah Hukum Sulsel”. 

Disertasi itu dipertahankan dalam sidang promosi doktor di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (25/2/2026) sore.

Azhar mengungkapkan, salah satu latar belakang penelitiannya adalah dinamika ketika DPRD Sulsel mengusulkan hak angket terhadap pemerintahan Nurdin Abdullah–Andi Sudirman. 

Pada masa itu, ia masih duduk sebagai anggota DPRD Sulsel dan mengikuti langsung proses pengawasan.

“Selama kurang lebih sembilan bulan pemerintahan Prof Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman, banyak sekali persoalan yang ditemukan oleh teman-teman DPRD Sulsel, baik melalui rapat-rapat di komisi maupun dari aduan masyarakat,” ujar Azhar. 

Baca juga: Daftar Tokoh Politik dan Akademisi Hadiri Promosi Doktor Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad

Dari akumulasi temuan tersebut, ia menilai perlu menggunakan hak konstitusionalnya sebagai alat kontrol melalui hak angket.

Namun, Azhar menilai pelaksanaan hak angket di tingkat daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. 

“Di sisi lain, pengaturan hak angket ini belum maksimal secara detail dan syarat untuk membentuknya juga cukup berat,” katanya. 

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan banyak celah hukum dan menjadi inspirasi akademiknya.

“Dari proses dan situasi itu, saya melihat ada banyak temuan hukum yang penting untuk dikaji lebih dalam, lalu saya tuangkan menjadi penelitian disertasi,” jelas Azhar.

Dalam disertasinya, Azhar merumuskan tiga pokok persoalan utama.

Yakni hakikat hak angket DPRD provinsi sebagai instrumen pengawasan pemerintahan.

Selanjutnya, kekuatan hukum hak angket sebagai instrumen pengawasan DPRD provinsi terhadap pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Terakhir, faktor-faktor apakah yang memengaruhi penggunaan hak angket DPRD Sulsel.

Penelitian ini disusun dengan landasan teori Trias Politica, teori fungsi, teori demokrasi, teori negara hukum, teori pengawasan.

Lalu teori dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Adapun landasan hukumnya meliputi UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2011, dan UU Nomor 7 Tahun 2017.

Metode penelitian yang digunakan mengombinasikan penelitian hukum normatif yuridis dan empiris sosiologis dengan pendekatan kualitatif. 

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Sulsel, khususnya di DPRD Sulsel.

Azhar menyimpulkan, hak angket DPRD provinsi memiliki kekuatan hukum yang kuat secara normatif dan formal, namun lemah dalam aspek implementasi dan efektivitas. 

“Dalam praktiknya, pelaksanaan hak angket masih sering didominasi pertimbangan politik dan kepentingan partisan,” ujar dia.

Sehingga belum sepenuhnya dijalankan sebagai mekanisme pengawasan hukum dan tata pemerintahan yang objektif.

Menurutnya, hak angket pada hakikatnya merupakan hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas.

Ini dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Secara filosofis, hak angket adalah instrumen moral dan konstitusional untuk menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif, serta meneguhkan prinsip negara hukum dan demokrasi Pancasila.

Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan hak angket DPRD Sulsel antara lain faktor yuridis atau normatif, faktor politik, faktor kelembagaan dan kapasitas DPRD, faktor sosiologis dan budaya hukum masyarakat, serta faktor teknis dan prosedural.

Sebagai rekomendasi, Azhar menilai perlu dilakukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas investigatif DPRD.

Terlebih pelibatan partisipasi publik yang lebih luas agar hak angket dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pengawasan dan berdampak nyata terhadap perbaikan tata pemerintahan daerah.(*)