Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Haji 2026

Tanpa Pungutan, Layanan Haji 2026 Diperketat: Jamaah Diminta Waspada Oknum

Khalilurahman menegaskan larangan tegas terhadap praktik pemberian maupun penerimaan uang. 

|
Penulis: Muh Hasim Arfah | Editor: Sakinah Sudin
MCH 2026
TANPA PUNGUTAN- Kepala Daerah Kerja (Daker) Madinah, DR Khalilurahman saat wawancara di Kantor Daker Madinah, Senin (20/4/2026). Khalilurahman menekankan, seluruh petugas hadir bukan sekadar menjalankan tugas administratif, melainkan memastikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah berjalan optimal sejak kedatangan di Tanah Suci. Sumber foto MCH 2026 

Ringkasan Berita:
  • Kepala Daker Madinah tegaskan layanan haji bebas pungutan; petugas diminta fokus melayani jamaah, bukan dilayani.
  • Jamaah diimbau hanya berinteraksi dengan petugas resmi beratribut lengkap dan diminta melapor jika ada indikasi pungli lewat kanal “Kawal Haji”.
  • Seluruh layanan utama (akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan) siap menyambut kloter pertama, termasuk penyambutan dengan Selawat Badar.

 

Laporan Hasim Arfah, Wartawan Tribun-Timur.com dan Media Centre Haji 2026 dari Arab Saudi

TRIBUN-TIMUR.COM, MADINAH - Menjelang kedatangan kloter pertama jamaah haji Indonesia, komitmen layanan bersih tanpa pungutan ditegaskan Kepala Daerah Kerja (Daker) Madinah, DR Khalilurahman. 

Penegasan ini menjadi sorotan penting di tengah tingginya mobilitas jamaah yang rentan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Dalam apel pagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di seluruh sektor, Khalilurahman menekankan, seluruh petugas hadir bukan sekadar menjalankan tugas administratif, melainkan memastikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah berjalan optimal sejak kedatangan di Tanah Suci.

“Petugas hadir untuk melayani, bukan dilayani. Tidak ada ruang untuk pungutan dalam bentuk apa pun,” tegas di Kantor Daker Madinah, Senin (20/4/2026).

Ia secara khusus mengingatkan jamaah agar hanya berinteraksi dengan petugas resmi yang mengenakan atribut lengkap, termasuk identitas nama dan logo Kementerian.

Imbauan ini menjadi langkah preventif untuk menghindari praktik penipuan yang kerap muncul di tengah keramaian musim haji.

“Kalau tidak memakai atribut resmi, jangan dilayani. Itu bukan petugas,” ujarnya.

Lebih jauh, Khalilurahman menegaskan larangan tegas terhadap praktik pemberian maupun penerimaan uang. 

Jamaah diminta berani melapor jika menemukan indikasi pelanggaran di lapangan.

Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan kanal pengaduan resmi melalui platform “Kawal Haji”, serta mekanisme pelaporan berjenjang mulai dari ketua regu, ketua rombongan, hingga ke tingkat kloter, sektor, dan Daker.

“Semua laporan akan ditindaklanjuti. Jika bisa diselesaikan di tingkat kloter, tidak perlu naik. Namun jika diperlukan, Daker akan turun langsung,” jelasnya.

Di sisi lain, kesiapan layanan utama juga dipastikan telah rampung. Mulai dari konsumsi, akomodasi, transportasi hingga layanan kesehatan disebut siap menyambut jamaah yang akan mulai tiba di Madinah.

Sebagai bentuk penyambutan, tradisi lantunan Selawat Badar akan kembali digaungkan, menghadirkan nuansa hangat bagi jamaah setelah perjalanan panjang dari Tanah Air.

“Insyaallah kami siap menyambut kloter pertama dengan pelayanan terbaik,” kata Khalilurahman. (mch) 

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved